- VIVAnews/Dinia Adrianjara
VIVA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendatangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait pemulangan warga negara Indonesia WNI) yang bergabung dengan ISIS di Timur Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PBNU Said Aqil Siraj menegaskan sikap tegas menolak pemulangan lebih dari 600 WNI eks kombatan ISIS tersebut. Menurutnya jika pemulangan mereka mengganggu ketenangan masyarakat Indonesia, maka opsi tersebut tak perlu dibicarakan.
"Kenapa kita bicara pemulangan 600 orang kalau itu mengganggu ketenangan 260 juta masyarakat Indonesia. Saya berikan masukan, PBNU menolak pemulangan kombatan ISIS. Mereka ke sana (Suriah) atas kemauan sendiri, mereka membakar paspor kita dan mengatakan ini paspor negara thagut," kata Said Aqil di Kantor PBNU Jakarta Pusat, Selasa 11 Februari 2020.
PBNU juga menyoroti pilihan ratusan orang tersebut yang memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan bergabung ke kelompok lain. Said Aqil menilai tidak salah jika pemerintah menolak pemulangan mereka.
"ISIS mereka anggap negara, karena itu mereka sudah membuang kewarganegaraan Indonesia dan bergabung dengan ISIS. Tidak ada salahnya jika pemerintah menolak mereka," ujarnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menlu Retno mengatakan sejauh ini posisi pemerintah masih melakukan pendataan terlebih dahulu untuk memverifikasi ratusan WNI tersebut.
"Karena data yang kita terima banyak sekali yang simpang siur, jadi kita ingin memverifikasi," ungkap Retno.
Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pekerjaan Kian Parah di Tiongkok
Tiongkok menduduki peringkat ke-63 dalam Indeks Kesenjangan Global pada tahun 2006 namun merosot ke posisi 107 pada tahun 2023.
