Menteri Erick Ingin Bisnis Ritel di Bandara Tak Didominasi Merek Asing

Pengusaha Erick Thohir datangi Istana dengan kemeja putih
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir menyatakan akan segera mengevaluasi bisnis ritel yang dilakukan PT Angkasa Pura I dan II. Hal Itu ditujukan supaya bisnis ritel perusahaan pengelola bandara udara itu tidak terus didominasi perusahaan asing dan konglomerasi.

Viral Keributan Avsec dengan Penumpang di Bandara Soetta, Ini Penjelasan AP II

Untuk itu, Erick mengungkapkan, minggu depan akan memanggil jajaran direksi dua perusahaan pelat merah untuk mempresentasikan secara detial mengenai bisnis ritel yang dikerjakan. Dia ingin mengetahui seberapa banyak porsi perusahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Mana brand (merek) luar negeri, mana brand lokal, mana yang dimiliki konglomerat, mana yang UMKM. Kita enggak anti asing, tapi boleh dong ritelnya Angkasa Pura 70 persen produk lokal, 30 persen produk asing," tegas Erick di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Nasib 2 Debt Collector Ambil Paksa Mobil Polisi, Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional

Sepert diketahui, lebih besarnya porsi bisnis ritel AP I dan AP II bisa terlihat dari lebih mendominasinya toko-toko ritel merek asing yang berada di bandara-bandara yang dikelolanya. 

Evaluasi tersebut, lanjut dia, juga dilakukan demi mengarahkan agar BUMN-BUMN di Indonesia benar-benar memiliki fokus bisnis yang sesuai dengan bisnis utamanya. Itu juga dilakukannya dengan mempersiapkan cetak biru untuk membentuk kluster bagi para BUMN sesuai core bisnis masing-masing.

Bandara Supadio Pontianak Turun Kelas Jadi Bandara Domestik

"Jadi saya sedang mapping dengan deputi saya mana BUMN yang bisnis prosesnya benar atau yang dibikin cuma karena oknum. Jadi akan saya pastikan dan saya bikin dashboard bulanan yang bisa di review kerjanya," tutur dia 

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah saat ini juga tidak ingin perusahaan BUMN mengerjakan seluruh sektor bisnis yang ada di Indonesia. Hal itu, menurutnya, hanya akan membunuh perkembangan potensi bisnis baru yang bisa dihadirkan masyarakat.

Sehingga cetak biru sistem kluster itu dipastikannya akan menjadi pedoman jangka panjang ke depannya.

"Kami juga enggak mungkin bekerja hanya berdasarkan senangnya menterinya, senangnya Erick Tohirnya, kita harus kerja berdasarkan tadi, plan, blue print jangka panjang," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya