- Dokumentasi KSPSI.
VIVA – Puluhan ribu buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memadati Gedung DPR, Senayan, Jakarta hari ini. Perwakilan buruh pun diterima pimpinan DPR.
Diantaranya Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu, Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni dan Rahmat Handoyo. Sementara ada 10 perwakilan KSPSI yang diterima DPR dipimpin langsung Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan beberapa tuntutan didepan pimpinan DPR. Pemerintah diminta dengan tegas memasukan unsur buruh harus masuk ke dalam tim pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
"Kami minta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan omnibus law karena sejak awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal omnibus law," tegasnya di DPR, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.
Andi Gani menegaskan, aneh bila KSPSI yang merupakan salah satu konfederasi buruh terbesar dan dekat dengan pemerintah saja tidak pernah diajak dialog.
"Harusnya buruh diajak bicara. Bukan diundang untuk diberitahukan bahwa ini sudah selesai, Sangat berbeda. Kami ingin masuk ke dalam pembahasan, mengidentifikasi masalah satu persatu. Bisa berargumentasi dan mengusulkan secara langsung," ujarnya.
Kedua, kata Andi, jangan sampai aturan ini justru merugikan bagi buruh. Karena implikasinya nanti akan timbul gejolak yang lebih besar di Lapangan.
Andi yang juga pimpinan konfederasi buruh ASEAN (ATUC) ini juga mengaku iklas dan siap menanggung risiko terkait aksi memimpin buruh berdemonstrasi saat ini. Khususnya terkait jabatannya yang saat ini sebagai Presiden Komisaris BUMN PT PP Tbk.
"Persahabatan saya dengan Pak Jokowi juga akan tetap terjaga. Saya yakin Pak Jokowi tahu saya melakukan ini sebagai bentuk demokrasi yang hakiki," jelasnya.
Dia pun mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KSPSI yang telah melaksanakan aksi unjuk rasa ini. Apalagi berjalan damai besar-besaran dengan damai dan tertib.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu mengaku menampung aspirasi dari para buruh. Sri juga menjelaskan, penggantian nama RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. Ia menilai, penggantian nama itu untuk menghindari penyebutan menjadi RUU Cilaka.
Usai memberi penjelasan, beberapa pimpinan DPR menemui buruh yang demo di depan Gedung DPR. Ketua Komisi lX DPR Felly Estelita Runtuwene dan Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu ikut naik ke mobil komando dan menyapa massa buruh.
"Kami pimpinan Komisi IX berjanji akan berjuang bersama buruh terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja," ucap Felly disambut teriakan setuju dari puluhan ribu buruh.
Tolak Gugatan Buruh, MK Patenkan Perppu Ciptaker
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut mahkamah, beleid dalam UU Ciptaker tidak melanggar UU
