BPH Migas Review Tarif Pipa Transmisi Gas, DPR: Awas Ganggu Investasi
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA – Langkah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas yang me-review tarif pipa transmisi gas bumi dinilai bakal mengancam pembangunan infrastruktur gas. Langkah itu, juga dapat mengganggu kepastian investasi sektor hilir migas.
Untuk itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta BPH Migas tidak gegabah me-review tarif pipa transmisi gas bumi. Sebab, bakal mengancam pembangunan infrastruktur gas dan kepastian investasi di sektor hilir migas.
"Sebagai lembaga independen yang langsung di bawah Presiden, BPH jangan ikut arus. Hanya karena ada tekanan menurunkan harga gas industri, BPH ikut latah mau menurunkan tarif pipa transmisi," jelas Andre dalam keterangannya, Selasa 10 Maret 2020.
Ia juga mengkritik langkah-langkah yang dilakukan BPH Migas dengan melakukan jajak pendapat untuk meninjau tarif sejumlah pipa transmisi. Sebab, dalam jajak pendapat itu BPH Migas seperti menggiring opini agar tarif diturunkan.
"Yang dilakukan BPH dengan jajak pendapatnya menggiring opini agar tarif diturunkan. Ini menunjukkan BPH tidak profesional dan jauh dari independen," tegasnya.
Ia menuturkan, saat ini kondisi jaringan transmisi gas yang akan di review justru belum mencapai tahap keekonomian. Sehingga, ia agak aneh jika BPH Migas membangun skenario pokoknya tarif harus turun.
"Ini berbahaya buat bisnis hilir migas. Janganlah kepentingan banyak pelaku industri diberbagai daerah akan infrastruktur gas dikalahkan dengan tekanan pelaku industri tertentu. Kalau begini polanya, ke depan nggak akan ada yang mau bangun pipa transmisi lagi," lanjut Anggota Panitia Kerja (Panja) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Energi Komisi VI DPR RI.
"Apabila atas kebijakan yang diambil membuat BUMN merugi kedepannya, maka saya akan kejar pertanggungjawaban BPH Migas. Saya kira cukup Jiwasraya yang menjadi korban salah kelola dan tidak untuk BUMN-BUMN lainnya," ujarnya.
