Kartu Pra Kerja Resmi Diluncurkan, Sasar Pencari Kerja Muda
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Pemerintah resmi meluncurkan Kartu Pra Kerja, hari ini, Jumat, 20 Januari 2020 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada tahap awal ini, pemerintah menargetkan, kartu itu bisa didapat oleh para pencari kerja muda.
Peluncuran perdana itu langsung diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta Direktur Eksekutif Project Management Office (PMO) Kartu Pra Kerja Denni Purbasari.
Airlangga mengatakan, peluncuran perdana ini sesuai titah Presiden Joko Widodo yang langsung meminta untuk diluncurkan hari ini, tepat pukul 09.00 WIB. Adapun peluncurannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020.
"Bapak Presiden minta diluncurkan pagi ini Jam 9. Kemudian kartu ini untuk pertama kalinya pemerintah gandeng unicorn startup digital agar kita bisa akses ke masyarakat lebih luas," tegas dia pada acara itu.
Sesuai Perpres itu juga, dikatakannya, seluruh masyarakat baik yang sedang mencari kerja atau pun yang sudah bekerja bisa memperoleh kartu tersebut. Namun, dipastikannya, pada tahap awal ini ditargetkan untuk yang para pencari kerja muda.
Saat ini, kata dia, jumlah penduduk yang belum memiliki pekerjaan mencapai tujuh juta penduduk. Dari total itu, 3,5 juta pengangguran itu berusia 18-25 tahun, di mana 65 persen di perkotaan, 78 persen setingkat SMA dan 90 persen belum pernah ikut pelatihan.
"Mereka tidak pernah mengikuti pelatihan yang bersertifikasi, oleh karena itu di perintahkan ke pencari kerja muda, diharapkan mereka lebih kompetitif, berdaya saing dan produktif," ungkap dia.
Sejak peluncuran ini, selama dua minggu ke depan pemerintah akan melakukan sosialisasi, terutama di tiga tempat yang menjadi pilot project, yakni Riau, Sulawesi Utara dan Bali. Setelahnya pekerja dan pencari pada umumnya bisa mulai mendaftar.
"Tadi MoU (Memorandum of Understanding) dengan 11 mitra resmi, 8 platform digital sepertu Bukalapak, Ruang Guru, Tokopedia, Pijar Media dan Sisnaker dengan 3 mitra pembayara BNI, OVO dan Linkaja. Dengan 11 mitra itu pendaftaran, pelatihan dan pembayaran insentif pasca pelatihan bisa dilakukan," paparnya.
Jawaban Menko Airlangga soal MSCI Akan Turunkan Status Saham RI: Biasa Dia Ngancam-ngancam Dikit
Pemerintah menyoroti perkembangan isu Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka peluang penurunan status pasar saham Indonesia menjadi standalone market.
