VIVA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai upaya Presiden Jokowi menggratiskan tarif listrik golongan 450 VA dan diskon 50 persen untuk 900 VA secara nasional, dengan segala plus minusnya memang patut diapresiasi.
Namun jika mempertimbangkan dampak ekonomi Covid-19, seharusnya yang diprioritaskan adalah kelompok konsumen yang tinggal di perkotaan.
"Sebab faktanya merekalah yang terdampak langsung, karena tidak bisa bekerja, atau aktivitas ekonominya berhenti (UMKM), karena mayoritas bekerja dari rumah," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu 1 April 2020.
Oleh karena itu, dia menegaskan, sejatinya yang sangat membutuhkan kompensasi adalah kelompok konsumen perkotaan dan seharusnya tidak hanya kelompok 900 VA saja. Tetapi juga kelompok konsumen 1300 VA, yang juga secara ekonomi sangat terdampak.
"Apalagi banyak masyarakat perkotaan yang di PHK, atau potong gaji karena perusahaannya bangkrut," kata dia.
Faktanya, Tulus melanjutkan, masyarakat perdesaan masih bisa bekerja seperti biasa, karena tidak terdampak secara langsung atas wabah Covid-19. Apalagi jika tidak termasuk zona merah. Sebaliknya, yang tinggal di perkotaan, aktivitas ekonominya nyaris lumpuh, dikarenakan setop bekerja.
"Jadi penggratisan listrik yang berlaku secara nasional kurang tepat sasaran dan kelompok 1300 VA dilanggar haknya. Idealnya kelompok 450 VA tidak gratis total, cukup diskon 50 persen saja (sama dengan 900 VA), sehingga sisanya 50 persen lagi bisa untuk mengcover/mendiskon golongan 1300 VA, khususnya yang tinggal di perkotaan," kata dia.
Oleh karena itu, YLKI meminta pemerintah untuk merevisi kebijakan tersebut, dengan memberikan kompensasi atau diskon pengguna listrik 1300 VA yang tinggal di perkotaan yang terdampak langsung oleh wabah Covid-19.
