Masyarakat Tak Lagi Butuh Calo di Pengadilan
VIVAnews - Salah satu program yang jadi prioritas dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II adalah pemberantasan mafia hukum. Untuk mencapai itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum.
Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kuntoro Mangkusubroto, mengaku sulit mengukur dan menilai kinerja satgas. Karena menurut Kuntoro target utama kerja Satgas adalah kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga hukum.
"(Masyarakat) tidak lagi memerlukan calo-calo, intinya seperti itu,. Agak susah mengidentifikasi ini," kata Kuntoro usai memberikan pemaparan evaluasi program 100 hari di Istana Wakil Presiden, Jumat, 5 Februari 2010.
Kuntoro memahami, permasalahan calo hukum ini telah ada sejak tahun-tahun lalu. Masyarakat menganggap ada ketidakjelasan dalam proses hukum di Indonesia. "Ketidakjelasan ini membuat kita ingin mencari orang yang ingin 'membimbing' kita," ucap Kuntoro.
Karena itu Kuntoro berharap kinerja satgas akan membuat masyarakat memahami proses hukum. Misalnya saja proses di pengadilan. Kuntoro menargetkan dapat melakukan modernisasi di Pengadilan Negeri.
"Modernisasi di Pengadilan Negeri. Kalau tidak dapat di seluruh Indonesia, setidaknya di Jakarta. Ini sebuah target. Hingga masyarakat mengetahui hak, kewajiban, dan tahapan-tahapannya," tutur Kuntoro.