Kepala Bappenas Ungkap Cara Pemda Mainkan Data Kemiskinan untuk Bansos
- Dok. Kementerian PPN/Bappenas
VIVA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengungkap permainan pemerintahan daerah terkait data kemiskinan untuk mendapatkan proyek program bantuan sosial (bansos).
Dia mengatakan, persoalan data kemiskinan selama ini memang tengah menjadi polemik. Misalnya, kata dia, saat daerah ingin mencatatkan prestasi bisa mengurangi tingkat kemiskinan, maka jumlahnya dikurang-kurangi. Namun, saat ada program bansos, jumlahnya ditambah-tambah.
"Banyak daerah ketika ditanya jumlah orang miskin, karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin, maka jumlahnya dikurangi. Tapi ketika ada pembagian bantuan sosial, daerah pun mengatakan, jumlah orang miskin bertambah, itu sebelum pandemi pun terjadi," kata dia saat rapat koordinasi pembangunan pusat, Selasa, 12 Mei 2020.
Karena itu, dia menegaskan, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas untuk mendesain peta jalan reformasi di sektor kesehatan, sosial dan penanganan kebencanaan. Tujuannya, supaya penanganan dan pendataan di sektor-sektor tersebut bisa lebih baik.
"Akurasi dan kelengkapan data, perbaharui data itu sedemikian rupa jadi penting. Sering kali, data dikembalikan bahkan dapatkan perhatian kedua ketiga, tidak dapat perhatian utama. Kita harus bersama sama membasmi kemiskinan absolut, harus dekati nol pada 2024," tegas dia.
Untuk itu, mulai tahun depan, setelah berakhirnya wabah virus corona (Covid-19), sistem perlindungan sosial yang juga membutuhkan data kemiskinan, perlindungan sosial dan kebencanaan juga tidak lagi perlu melalui prosedur yang panjang. Itu supaya penanganannya cepat.
"Untuk sistem perlindungan sosial ke depan, sederhanakan programnya. Apabila terjadi situasi luar biasa, kejadian kaya saat ini, kita bisa punya pilihan lain gimana cara akomodasinya dalam belanja pemerintah. Jadi tidak seperti terkejut begitu, sehingga mengganggu jalannya pemerintahan," papar dia.
Bawaslu Akan Awasi Pembagian Bansos di Pilkada Serentak 2024
Bawaslu RI menyatakan bantuan sosial (bansos) akan menjadi salah satu poin pengawasan dalam Pilkada serentak 2024.
