- Dok. Kemenag
VIVA – Analis Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Bazari Azhar Azizi mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk mengelola dana haji di instrumen keuangan yang sesuai syariah.
Menurut dia, jika dana haji yang dimiliki berupa dolar dan dikonfersikan ke dalam bentuk rupiah untuk stabilisasi kurs harus dikaji lebih matang. Di samping itu, harus dipastikan juga dana yang digunakan berasal dari dana hasil kelolaan investasi, bukan yang digunakan untuk setoran dan keberangkatan haji.
"Sebaiknya dikaji lebih matang lagi jika memang akan digunakan memperkuat rupiah, dan dipastikan dana yang digunakan berasal dari dana hasil kelolaan investasi, bukan yang digunakan untuk setoran dan keberangkatan haji," kata dia melalui pesan singkat kepada VIVAnews, Rabu, 3 Juni 2020.
Dia menganggap, yang terpenting bagi BPKH dalam mengelola dana haji, instrumen utama yang harus diutamakan adalah instrumen yang sesuai syariah Islam. Kemudian, tingkat risiko dari instrumen itu cukup terjaga dan imbal hasil yang didapat mencukupi untuk mengembangkan dana haji jangka panjang.
Contoh dari instrumen yang saat ini tersedia dan bisa diinvestasikan oleh BPKH adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah. Di sisi lain, juga bisa berupa sukuk korporasi yang biasanya diterbitkan perusahaan, namun dengan rating yang baik.
"Instrumennya yang sesuai syariah itu pasti. Lalu yang kedua adalah tingkat risiko cukup terjaga. Ketiga, return yang diperoleh dari hasil investasi mencukupi untuk pengembangan dana haji dalam jangka panjang. Saat ini kan sudah ada SBSN, bisa juga sukuk korporasi yang rating nya baik," tuturnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menyatakan bahwa seluruh dana kelolaan Jemaah haji senilai lebih dari Rp135 triliun per Mei 2020 dalam rupiah dan valuta asing dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid.
Utang Luar Negeri RI Februari 2024 Naik Jadi US$407,3 MIliar, Ini Penyebabnya
Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2024 sebesar US$407,3 miliar. Jumlah itu mengalami kenaikan US$1,6 miliar dari Januari 2024.
