Trump Ancam RI Soal Pajak Netflix CS, Kemenkeu Segera Merespons

Netflix.
Sumber :
  • Study Breaks Magazine

VIVA – Kementerian Keuangan masih enggan memberikan respons terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang tidak setuju bila perusahaan digital asal negaranya seperti Netflix, Spotify dan lain-lainnya dikenakan pajak.

img_title Son Suk Ku dan Nagayama Eita Tampil Gaya Detektif yang Bertolak Belakang dalam “The Blue Road”

Sebagaimana diketahui, Perwakilan Dagang AS menyatakan Trump akan mengancam aksi serupa terhadap negara-negara yang mengenakan pajak ke perusahaan digital asal AS demi melindungi perusahaan mereka.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Indonesia sendiri memang resmi telah menetapkan aturan penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen kepada produk dan jasa digital asal luar negeri mulai 1 Juli mendatang. Perusahaan digital diminta menjadi pemungut pajaknya.

img_title 1.000 Karyawan Netflix Kena PHK, Ini Daftar Divisi yang Terdampak

"Ini belum bisa kami rilis statement-nya. Mudah-mudahan segera, karena ini masalah strategis. Nanti kita siapkan semoga segera bisa kita ceritakan seperti apa statement-nya dan penanganannya," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu saat telekonferensi, Kamis, 4 Juni 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga telah mengatakan bahwa dirinya tidak akan memberikan komentar apapun saat ini terkait respons Trump tersebut terhadap kebijakan pemerintah yang mengenakan pajak digital. Dia memastikan akan ada waktunya nanti dia akan memberikan komentar.

img_title Netflix Siapkan PHK 800 Karyawan, Ada Apa dengan Raksasa Streaming Ini?

"Jadi soal pajak digital, saya enggak mau jawab dulu. Nanti ada waktunya saya ngomong pajak Netflix," kata dia usai rapat kabinet di Istana Merdeka secara virtual, kemarin, Rabu, 3 Juni 2020.

Pengaturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara

Menkeu Ungkap Alasan Pemerintah Kenakan PPN pada Transaksi Online

Menteri Keuangan Suahasil Nazara jelaskan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau perdagangan online

img_title
VIVA.co.id
13 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut