VIVAnews - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini, Kamis 18 Februari 2010 mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, menggandeng lembaga antikorupsi itu terkait pelaksanaan Pilkada 2010-2015.
"Untuk bicarakan kesiapan pilkada, di sana kan ada kemungkinan dana kampanye dan sebagainya. Termasuk kemungkinan hal-hal yang menyangkut laporan kekayaan pejabat. Hal ini perlu kita koordinasikan," kata anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo.
Bawaslu, tambah dia, akan mendiskusikan pola-pola yang dibangun dengan KPK.
Sementara, Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini mengatakan, salah satu yang akan jadi perhatian Bawaslu adalah calon incumbent.
Misalnya, "karena ada program-program yang tiba-tiba saja jelang pilkada, misalnya beasiswa," kata dia.
Dijelaskan dia, di beberapa daerah, menjelang pilkada ada intensitas peningkatan realisasi program, misalnya pembangunan jalan baru.
"Dari situ ada bagian-bagian tertentu yang bisa diawasi Bawaslu dan KPK," tambah dia.
"KPK kan core bisnisnya laporan dana kampanye, politik uang," lanjut dia.
Sebelumnya, Bawaslu menyatakan 212 daerah telah memulai tahapan pemilihan kepala daerah. Bawaslu menekankan, perlunya segera pengawas di 212 daerah itu bekerja.
Seperti disampaikan dalam rilis yang diterima VIVAnews Kamis 18 Februari 2010, sampai 12 Februari 2010 ini, 124 telah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih. Ada 78 daerah terdiri atas 76 kabupaten/kota dan 2 provinsi telah memasuki tahapan pencalonan dan ada 10 kabupaten/kota yang telah memasuki tahapan kampanye.
Menurut Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini, sebagian besar Panwaslu sudah dilantik Bawaslu di daerah-daerah yang tahapan pilkadanya sudah berjalan. Maka itu, kata Hidayat, jika Panwaslu Kada di daerah-daerah tersebut di persoalkan justru akan memicu ketidakpastian serta dapat mengganggu stabilitas dalam keberlangsungan pelaksanaan Pemilu Kada di daerah tersebut serta mengurangi kualitas.
Sebelumnya, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum menyepakati penyisiran kembali Panwaslu Kada. Apabila ditemukan adanya permasalahan, akan dilakukan pendalaman dengan semangat untuk menyelesaikan serta tetap berpedoman pada Surat Edaran Bersama (SEB).
Sekjen PKS: Kalau Pak Prabowo Datang Kita Akan Beri Karpet Merah Sebagai Presiden Pemenang
Partai Keadilan Sejahtera, siap menggelar karpet merah untuk Prabowo Subianto, Presiden terpilih Pilpres 2024. Itu akan dilakukan jika Prabowo hadir di halal bi halal PKS
