VIVAnews - Pengembangan gas kota untuk sembilan daerah terkendala infrastruktur. Sembilan kota itu adalah Lhok Seumawe, Jambi, Prabumulih, Semarang, Balikpapan, Tarakan, Samarinda, Bontang, dan Sorong. Padahal pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi mahal.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengatakan, persoalan biaya infrastruktur akan diusahakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009. "Pendanaan akan diajukan oleh Dirjen Migas," ujar dia usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Energi DPR, di Jakarta, Rabu 3 Desember 2008.
Penggunaan gas memang sangat ekonomis. Gas yang dialirkan dari pipa ini lebih murah dibandingkan elpiji dalam tabung. "Pemakai gas kota saat ini hanya dikenakan tarif Rp 36.000 per bulan," jelas Tubagus.
Selain mendapatkan harga yang murah, pengembangan gas kota ini untuk membagi kekayaan alam daerah setempat. Di Tarakan misalnya, daerah ini memiliki sumber gas yang dikirim ke Pulau Bunyu untuk pabrik methanol. Padahal, masyarakat di daerah itu masih mengimpor elpiji dari Malaysia, karena pasokan kilang Balikpapan tidak mencukupi.
Terlepas dari kendala infrastruktur, Tubagus berjanji pada pekan ke tiga Desember, kajian pengembangan gas kota telah selesai. Tahap selanjutnya, hasil kajian ini akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan pemerintah daerah setempat untuk ditindak lanjuti.
Kado Mewah SYL untuk Undangan Nikahan yang Pakai Dana Kementan, Ada Bros dan Cincin Emas
Mantan pejabat Kementerian Pertanian mengungkapkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) turut memberikan kado undangan nikahan yang mewah berupa bros hingga cicin emas.
