VIVAnews - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Penodaan Agama. Sedianya sejumlah tokoh akan memberikan keterangan dalam sidang ini, seperti mantan Ketua MPR Amien Rais dan mantan Menteri Negara Perberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa.
Keduanya dipanggil MK untuk memberikan keterangan dalam sidang yang digelar Rabu 17 Maret 2010. Namun, keduanya batal hadir. Hingga sidang berlangsung, keduanya tak tampak di ruang sidang.
Sejumlah ahli yang kemudian memberikan keterangan adalah Sudarsono yang dihadirkan pemerintah. Dalam keterangannya, Sudarsono menilai konstruksi hukum UU Penodaan Agama tidak bertentangan dengan UUD 1945.
"Agama perlu diatur dalam norma undang-undang," kata dia dalam sidang. Menurutnya, konstruksi hukum UU itu sudah melalui prosedur yang benar, yakni DPR.
Sehingga, ia meminta agar para pemohon memperjuangkan aspirasinya ke DPR selaku pembuat undang-undang.
Permohonan uji materi ini diajukan oleh beberapa lembaga dan perseorangan. Mereka adalah almarhum Abdurrahman Wahid, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq. Sementara lembaga yang mengajukan uji materi adalah Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI.
Para pemohon berdalil beberapa pasal dalam UU ini diskriminatif. Sebab, UU ini merupakan pengutamaan terhadap enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu dan mengecualikan beberapa agama dan aliran keyakinan lainnya yang juga berkembang.
VIVA.co.id
8 Mei 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Rekomendasi 11 Live-Action Anime Terbaik di Netflix Berdasarkan Rating IMDb Tertinggi
Gadget
12 menit lalu
Tak hanya Avatar: The Last Airbender dan One Piece yang baru saja rilis dan booming, platform streaming raksasa ini juga menawarkan berbagai adaptasi anime live-action.
Rombongan Dari Bogor Geruduk Lembur Pakuan Dukung Dedi Mulyadi Maju di Pilgub Jabar
Jabar
19 menit lalu
Mereka pun kompak menjawab menginginkannya maju sebagai Cagub Jabar. Warga pun siap mendukung sepenuhnya jika KDM mencalonkan di Pilgub Jabar nanti. Menuju Jabar 1
Dalam dua tahun ini lebih dari 70 Internet Service Provider atau ISP baru lahir di Jawa Timur. Saat ini ada sebanyak 120 perusahaan layanan internet di Jawa Timur.
Jusuf Kalla Kritik Rencana Penambahan Kementerian Prabowo: Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja
Wisata
26 menit lalu
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, memberikan kritik terhadap rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi
Selengkapnya
Isu Terkini