Cegah Korupsi, Pemerintah Gelar e-Procurement

VIVAnews - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan menggelar “Pengenalan Portal Pengadaan Nasional - INAPROC (www. inaproc.lkpp.go.id) pada Selasa, 30 Maret di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. 

Plt Kepala LKPP Agus Rahardjo menegaskan implementasi e-Procurement nasional pada 2010 telah menjadi tuntutan tak terelakkan sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap reformasi di segala bidang.

Menurut dia, ini mutlak perlu dilakukan mengingat semakin strategisnya penerapan berbagai langkah nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan melaksanakan upaya pencegahan/pemberantasan korupsi secara konsisten. 

Dia menekankan pemerintah perlu menjaga kesinambungan implementasi e-Procurement berdasarkan amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009.

Di sini, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau online (e-Procurement) akan dikembangkan dan didorong penerapannya di seluruh instansi pemerintah.

"Ini menyongsong akan diberlakukannya kewajiban implementasi sistem e-Procurement nasional di tahun 2012 serta dimasukkannya e-Procurement dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-1014," katanya dalam siaran pers yang diterima VIVAnews di Jakarta, Minggu, 28 Maret 2010.

Pemerintah melalui LKPP akan memperluas cakupan implementasi dan jaringan pelayanan e-Procurement melalui LPSE. “Tidak hanya di tingkat pusat (kementerian/lembaga), namun juga hingga ke ujung-ujung teritori layanan di tingkat Provinsi, kabupaten dan kota,” jelasnya. 

Sementara itu, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP - Himawan Adi Negoro menambahkan, perluasan jaringan LPSE hingga ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota diharapkan dapat memperkuat jaringan kesisteman serta pelayanan LPSE.

Pertemuan kali ini dimaksudkan pula sebagai media sosialisasi implementasi Inaproc dan e-Audit kepada seluruh provinsi yang telah memiliki LPSE maupun yang belum, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya implementasi e-procurement kepada provinsi yang belum memiliki LPSE.

“Ini merupakan langkah  nyata untuk mewujudkan proses pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta menjamin persaingan sehat antar pelaku usaha dalam menciptakan pasar pengadaan nasional yang lebih terkonsolidasi,” tambahnya.