- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar menjaga laporan keuangan yang sudah berstatus wajar tanpa pengecualian agar tidak turun tingkat.
Menurutnya, sebagian besar lembaga/kementerian sudah berusaha agar laporan keuangan berstatus wajar tanpa pengecualian, dan yang dinyatakan dislaimer tak banyak.
"Sebagian besar yang lembaganya berstatus wajar dengan pengecualian bekerja sekuat tenaga tahun ini melalui perbaikan agar berubah menjadi wajar tanpa pengecualian," kata Yudhoyono ketika membuka Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Kamis 3 Mei 2010.
Dia juga meminta agar para menteri dan pimpinan lembaga membaca laporan pemeriksaan BPK dan masalah signifikan yang diungkap BPK dan melakukan perbaikan secara serius. Yudhoyono juga meminta Kementerian/Lembaga untuk melakukan konsultasi secara intensif dengan BPK agar diketahui ukuran dan kriterianya.
"Saya sampaikan dengan pimpinan BPK kita perlu ukuran yang pasti, sebab kalau tidak pasti meski sudah berusaha melakukan perbaikan tapi tidak klop dengan apa yang dianut oleh BPK," katanya.
Yudhoyono juga meminta Wapres Boediono untuk memimpin upaya perbaikan kualitas laporan keuangan terutama yang berstatus disclaimer. Nantinya dia akan menerima laporan progress setiap 4 bulan.
"Hati-hati yang sekarang berstatus wajar tanpa pengecualian, kalau tidak hati-hati bisa menurun berarti kemunduran," ujarnya.
Dia mengatakan setelah 5 tahun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dinyatakan dislaimer, untuk pertama kalinya BPK memberikan status wajar dengan pengecualian. Sementara untuk lembaga kementerian, yang mendapat opini diseclaimer kecil karena naik ke wajar dengan pengecualian dan wajar tanpa pengecualian.
EVOS dan Pop Mie Rayakan 6 Tahun Kolaborasi, Perkuat Komitmen untuk Majukan Esport Indonesia
Evos raksasa esports Indonesia, dan Pop Mie, brand mie instan ternama, merayakan 6 tahun kolaborasi strategis mereka dalam memajukan industri esports Indonesia.
