- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Agoes Poernomo, menilai usulan Dana Aspirasi Daerah Pemilihan salah kaprah.
Menurut Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat itu, ada anggota DPR yang salah kaprah memaknai memperjuangkan konstituen dalam bentuk fisik dan uang.
"Ini tidak bisa dihindari karena bagi anggota DPR yang turun ke lapangan langsung memang aspirasi yang berkembang demikian," kata Agoes yang terpilih dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta itu kepada VIVAnews, Jumat 4 Juni 2010.
Namun menurut Agoes, tantangan itu bukan dijawab dengan Dana Dapil. Persoalan itu bisa diatasi dengan konsolidasi parpol terhadap anggota Dewan yang berasal dari pusat, provinsi dan daerah/ kota. "Cara yang lain, perencanaan pembangunan harus mengakomodasi aspirasi konstituen yang berasal dari anggota legislatif," kata Agoes.
Selama ini, Agoes melihat, perencanaan pembangunan lebih terkonsentrasi di jajaran eksekutif, dengan keterlibatan legislatif yang minim.
Dana Dapil ini juga sulit diimplementasikan, karena menurut Agoes, sistem anggaran seperti ditentukan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak memungkinkan DPR mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per orang. "Kecuali dianggarkan lewat Sekretaris Jenderal DPR," ujar Agoes.
Usulan Dana Dapil ini pertama kali dilansir Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, M Romahurmuziy. Menurut Romy, dana ini bisa mengatasi problem korupsi dan kesenjangan antardapil.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, Dana Dapil ini berpotensi melanggar konstitusi. Anggota DPR tidak memiliki hak menjalankan anggaran. (mt)
7 Rahasia Google
Google merupakan salah satu search engine yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Meski setiap hari digunakan, mungkin belum banyak orang yang mengetahui.
