- ANTARA BRR/ HO/ Arif Ariadi
VIVAnews - Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Kuntoro Mangkusubroto, mempersilakan Petisi 28 untuk menggugat landasan hukum keberadaan satgas.
"Saya kira setiap kelompok berhak menyampaikan pendapatnya," kata Kuntoro, di Jakarta, Selasa 22 Juni 2010.
Menurut Kuntoro, dasar pembentukan satgas sudah kuat. Meski demikian, saat ini satgas akan mempelajari terlebih dahulu isi gugatan yang diajukan aktivis dari Petisi 28, Haris Rusli. "Menurut kita sangat kuat ya tidak ada yang dipersoalkan, jadi kita tidak melihat ada masalah di sini," ujarnya.
Seperti diketahui, Petisi 28 menggugat landasan pembentukan satgas. Haris Rusli menilai satgas hanya agresif terhadap kasus-kasus yang tidak terkait dengan istana. Namun, satgas kurang tanggap dengan kasus-kasus yang diduga melibatkan istana.
"Pisau satgas sangat tumpul ketika kasus itu mengarah ke istana negara seperti kasus skandal Bank Century, dugaan pengemplangan pajak Paulus Tumewu, dugaan korupsi Jhonny Allen Marbun, dugaan korupsi IT di KPU, dan dugaan korupsi aliran dana miliaran rupiah di yayasan yang dipimpin Djoko Suyanto," jelas Haris Rusli.
Menurut Haris, landasan pembentukan satgas itu bertentangan dengan Undang Undang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN dan delapan undang-undang terkait. (hs)
Ogah Usung Anies di Pilgub Jakarta, Gerindra: Kita Punya Jagoan Lebih Muda dan Fresh
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan partainya tidak mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai
