- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan tak dibahas pada periode 2009-2014. PDIP khawatir, RUU itu memberi landasan untuk militerisasi sipil. RUU ini merupakan usulan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan.
"Kesimpulannya, memang fraksi kami minta pembahasan RUU Komponen Cadangan itu ditunda," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo dalam jumpa pers di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Juli 2010. "Karena ini bukan hal yang menjadi prioritas," kata Sekretaris Jenderal PDIP itu.
Dasar pendapat PDIP ini adalah Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan itu diutamakan pada komponen utama. "Sedangkan penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumberdaya dan sebagainya," kata Tjahjo.
Dasar kedua, "memang kami mengkhawatirkan adanya militerisasi di masyarakat sipil. Ini akan bisa mengancam proses demokratisasi dan sebagainya," kata Tjahjo.
Tubagus Hasanuddin, politisi PDIP yang menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR RI, sebelumnya juga menjelaskan Komponen Cadangan ini bisa menyedot anggaran negara setidaknya Rp50 triliun pertahun. Anggaran itu meliputi pembinaan cadangan tentara sampai pada pembentukan dinas teknis dari tingkat provinsi sampai kabupaten/ kota. (kd)
Cerita Perjuangan TikTokers Sasya Livisya, Sering Dapat Hate Comment karena Penampilannya
Setelah melalui berbagai proses yang panjang, Sasya Livisya menyampaikan pentingnya hate comment dalam setiap konten yang diposting di sosial media.
