DPD Bulat Ajukan Dana Aspirasi

Irman Gusman
Sumber :
  • Antara/ Widodo S Jusuf

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan anggota DPD sah secara hukum untuk mengusung dana aspirasi yang disebut Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D). Kesepakatan itu terjalin dalam rapat paripurna DPD pada Selasa 13 Juli 2010 ini.

"Dipandang dari aspek legal, dana aspirasi atau P4D didukung oleh dasar hukum yang kuat bahwa penyusunan anggaran merupakan fungsi DPR yang dibahas bersama peemrintah dengan memperhatikan pertimbangan DPD," kata Irman dalam rapat paripurna DPD sore ini.

"Sedangkan dari sisi politik, agenda P4D merupakan bagian dari kondisi yang sejalan atas hal-hal yang berkembang dalam kehidupan politik tanah air," ujar Irman lagi.

Namun, anggota DPD I Wayan Sudirta menekankan, DPD harus mensosialisasikan program P4D tersebut bila tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman publik seperti yang kerap terjadi sebelumnya.

KPK Ungkap Background Pejabat Pemilik Aset Kripto Miliaran

"Kalau tidak ada sosialisasi dengan baik, bisa-bisa DPD dikira terlibat mengelola anggaran. Saya wanti-wanti, DPD jangan menggali lubang sendiri. Pengawasan harus ketat. Bisa-bisa bukannya mengawasi tapi malah nanti diseret masuk penjara," kata Wayan.

Format Dana Aspirasi ini, menurut Ketua Komite IV DPD Jhon Pieris, mencomot 30 persen Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Sebagai simpul negosiasi aspirasi atau on call post yang setiap saat bisa diambil untuk kebutuhan daerah," kata Jhon di gedung DPD, Jakarta, Selasa 29 Juni 2010.

Dana tersebut bisa keluar hanya atas dasar rekomendasi DPD. "Berdasarkan hasil pengawasannya sesuai tugas konstitusi," ujar Jhon yang terpilih dari Maluku itu.

Menurut Jhon, DPD lebih tepat menjalankan Dana Aspirasi ini daripada anggota DPR. Praktek ini bisa dijumpai di Amerika Serikat dan Filipina, di mana masing-masing senator berhak atas Dana Aspirasi.

Setelah disetujui di rapat paripurna DPD, usulan ini akan dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimasukkan dalam RUU APBN 2011. "Berdasarkan Undang-undang, DPD dapat memberikan pertimbangan atas RUU APBN kepada DPR," ujar Jhon.

Brigade al-Quds Brigade Tulkarm, Mohammad Jaber atau Abu Shujaa

Dikira Tewas oleh Israel, Komandan Al Quds Abu Shujaa Tiba-tiba Muncul di Pemakaman

Komandan kelompok bersenjata Palestina Al-Quds, Brigade Tulkarm di Tepi Barat, Abu Shujaa yang diberitakan telah terbunuh oleh pihak Israel pekan lalu, tiba-tiba muncul.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024