- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Rencana PT Pertamina (Persero) menjadikan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai perusahaan publik kemungkinan tidak akan berjalan mulus.
Aksi korporasi tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi, tidak adil bagi rakyat, serta mengurangi pendapatan negara dan terancamnya kedaulatan rakyat.
"IPO Pertamina Hulu Energi tidak layak untuk diteruskan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, dalam seminar IPO Pertamina di Gedung Nusantara V DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 15 Juli 2010.
Menurut Marwan, Pertamina Hulu Energi sebetulnya mampu untuk meminjam pendanaan ke sejumlah institusi guna menjamin operasional perusahaan. Jika pilihan IPO yang diambil, selain kehilangan kepemilikan sejumlah saham, pemerintah juga harus mengalami penurunan keuntungan.
Marwan juga menganggap rencana Pertamina untuk menjadi perusahaan publik nonlisted (nonlisted public company/NPLC) sudah bisa menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Hal itu termasuk penerapan GCG di sejumlah anak perusahaan seperti Pertamina Hulu Energi.
"Dengan menjual 20 persen saham Pertamina Hulu Energi, ada alasan atau jalan bagi yang berkepentingan untuk melakukan penjualan saham lebih lanjut, sampai-sampai pemerintah nantinya hanya akan menjadi pemegang saham minoritas," kata Marwan.
IRESS mencatat, kasus penjualan saham PT Indosat Tbk merupakan salah satu contoh mengenai beralihnya aset negara. Pada 1994, Indosat diprivatisasi dengan melepas 35 persen saham.
Sebanyak 25 persen saham menjadi milik investor asing dan 10 persen domestik. Saat itu, pemerintah menegaskan bahwa saham Indosat tidak akan dijual kembali.
Namun, hingga 2002, kepemilikan saham pemerintah di Indosat terus merosot dan akhirnya kini hanya memegang 14 persen.
Sebagai catatan, Pertamina berencana untuk menjual saham anak perusahaannya, yaitu Pertamina Hulu Energi pada akhir 2010 atau awal 2011. Saham yang dilepas diperkirakan mencapai 20 persen dan diharapkan akan ada dana segar yang masuk ke perusahaan sebesar Rp 10 triliun.
Peserta UTBK Diimbau Waspada Penipuan Janji Kelulusan
Para peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dihimbau untuk tidak terjebak dalam bujukan untuk membeli kelulusan dengan membayar sejumlah uang.
