SURABAYA POST - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya tahun 2011 terancam amburadul. Masalahnya, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman belum diserahkan pemkot ke DPRD Surabaya.
Padahal ketentuannya, penyerahan KUA- PPAS paling lambat akhir Juni kemarin. Tujuannya, agar dewan bisa membahas RAPBD 2011. "Mekanismenya memang harus didahului dengan pengajuan KUA-PPAS dulu, tapi sampai sekarang pemkot menyerahkan KUA-PPAS ke kami," kata anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD Surabaya Fatkur Rohman, Senin 19 Juli 2010.
Menurut dia, sesuai jadwal mestinya KUA-PPAS itu sudah diserahkan sejak Juni lalu. Berikutnya pada Juli, KUA-PPAS dibahas dan disahkan dewan. Baru setelah disyahkan KUA-PPAS itu dipakai pedoman bagi pemkot untuk menyusun RAPBD 2011. "Tapi sampai sekarang KUA-PPAS itu belum diserahkan ke kami di dewan," katanya.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 87 yang menyebutkan rancangan KUA-PPAS seharusnya sudah diserahkan kepada anggota DPRD selambat-lambatnya akhir Juni 2010.
Dengan molornya penyerahan KUA-PPAS ini maka akan membuat agenda pembahasan kegiatan anggaran di tahun 2011 juga tersendat.
Ia juga menyatakan kekhawatirannya hal ini akan berimbas pada kegiatan secara keseluruhan baik itu berkaitan dengan pelaksanaan proyek di pemkot, atau pun penyusunan jadwal di lembaga legislatif. Dengan fakta ini menunjukkan, pemkot tidak menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Anggota Komisi D ini mensinyalir pemkot sengaja mengolor-olor penyerahaan KUA-PPAS agar nantinya anggota DPRD tidak memiliki waktu yang cukup untuk membahasnya.
Sehingga dalam pembahasannya hanya asal-asalan dan selanjutnya disahkan dewan. "Ini kebiasaan lama dan patut disayangkan jika kemudian hal ini akan dijadikan pembenaran sebagai keterlambatan dalam menyusun draft KUA-PPAS," katanya.
Selain itu, katanya, bisa saja DPRD dalam membahas draf KUA-PPAS itu dengan dilakukan dengan cepat. Namun faktanya jika pembahasan itu dipercepat maka bakal berdampak tidak baik bagi masyarakat Surabaya. Alasannya KUA-PPAS memuat arah kebijakan pemkot dan juga mencakup hajat hidup masyarakat Surabaya.
Blegur Prijanggono, Ketua Fraksi Partai Golkar juga berpendapat sama. Ia menilai pemkot belum memiliki perencanaan matang. "Kalau sudah waktunya diserahkan ke DPRD, mestinya ya harus diserahkan," katanya.
Ia mengkhawatirkan penyerahan KUA-PPAS yang terlambat akan berdampak pada kinerja yang kurang baik, baik kinerja dewan maupun pemkot sendiri. Sebab jadwal kegiatan akan menjadi lebih padat.
Setelah ini DPRD akan membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2010. "Kalau pembahasannya bersamaan, tentunya jadwal menjadi padat dan konsentrasi tidak fokus," tambahnya.
Apalagi, katanya, kerja dewan in juga senakin padat karena sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), ada pencoblosan ulang pemilukada Kota Surabaya di lima kecamatan dan dua kelurahan sebelum akhir bulan Agustus. "Kalau KUA-PPAS diserahkan pada Agustus nanti, akan membuat konsentrasi pemkot terpecah," ungkapnya.
Dimintai tanggapan terpisah, Muklas Udin, Asisten II Sekkota bidang Administrasi Pembangunan mengatakan, pemkot sudah akan menyerahkan draf KUA-PPAS untuk pedoman RAPBD 2011, tapi masih ada beberapa hal yang masih dibenahi pemkot. "Kami tidak mengolor-olor penyerahan KUA-PPAS, tapi memang ada beberapa poin yang harus diperbiki," katanya. (umi)
Laporan: Purnomo Siswanto
Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
