- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat pemerintah jangan terfokus dengan volume BBM bersubsidi sebesar 36,5 juta kilo liter namun besarannya sebesar Rp88,9 triliun. Dengan menghitung besaran, pembatasan BBM bersubsidi bisa dilakukan lebih mundur lagi.
Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan yang menjadi patokan pemerintah selama ini hanya volume BBM bersubsidi sebesar 36,5 juta kiloliter atau senilai Rp88,9 triliun.
Menurutnya, angka Rp88,9 triliun seakan-akan tidak transparan dan dipublikasikan. "Waktu itu asumsinya US$80 per barel, padahal harganya di bawah US$ 80 tahun ini, sehingga terkesan adanya distorsi," ujar dia di Gedung BPK Jakarta Selasa 20 Juli 2010.
Menurut BPK, pemerintah tak harus terfokus dari volume, namun juga besaran anggaran. "Selagi masih dibayar, kuota itu bukan angka keramat yang tak bisa diutak-atik," ujarnya.
Data Pertamina menunjukkan hingga 30 Juni 2010, konsumsi BBM besubsidi telah mencapai 50,93 persen dari kuota 36,5 juta kiloliter. Jika tanpa langkah pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa mencapai 40,1 juta kiloliter atau 10 persen di atas kuota.
Namun menurut BPK pemerintah harus memperhatikan bahwa APBNP 2010 bertolak dari asumsi adanya hubungan paralel antara kuota, besaran anggaran dan harga minyak mentah.
"Artinya dengan melihat kecenderungan harga minyak mentah dalam bebrapa bulan terakhir di bawah US$80 per barel, kuota subsidi sebanyak 36,5 juta kilo liter tidak paralel dengan jumlah anggaran Rp88,9 triliun," katanya.
Menurut dia, jangan sampai pembatasan konsumsi BBM justru menghentikan laju pertumbuhan ekonomi, sebab BBM adalah engine of growth yang mempunyai efek berantai untuk perekonomian nasional. Namun jika memang pemerintah membatasi penggunaan BBM, maka pembatasan itu bisa dilakukan dengan benar dan tepat sasaran.
Bluebird Hadirkan Layanan Baru, Pakai Toyota Voxy
Bluebird sebagai perusahaan taksi besar di Indonesia, hari ini meluncurkan Lifecare Taxi, layanan taksi yang dirancang khusus untuk individu dengan kebutuhan khusus, lans
