- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Hingga semester I-2010, Kementerian Keuangan mencatat 10 kementerian atau lembaga dengan anggaran terbesar masih minim belanja. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi tertinggi dibukukan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kementerian Pertahanan sudah menyerap Rp3,8 triliun atau 31 persen alokasi APBN-P 2010," kata Agus di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin 26 Juli 2010.
Sementara itu, untuk Kementerian Pekerjaan Umum mencatat realisasi 23,3 persen atau Rp6,08 triliun, Kementerian Perhubungan 21,9 persen atau Rp2,88 triliun, Kementerian Pendidikan Nasional menyerap 2,8 persen atau Rp342 miliar, Kementerian Kesehatan 1,5 persen atau Rp76,7 miliar, dan Kementerian Agama menyerap 6,6 persen atau Rp333,1 miliar.
Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerap empat persen atau Rp187,7 miliar, Kementerian Keuangan 7,2 persen atau Rp172 miliar, Polri menyerap 7,4 persen atau Rp318 miliar, serta Kementerian Hukum dan HAM menyerap 4,1 persen atau Rp55,7 miliar.
Menteri Keuangan dalam pemaparannya di Badan Anggaran menyampaikan bahwa mulai tahun ini pemerintah siap menjalankan ketentuan terbaru tentang reward dan punishment bagi kementerian/lembaga yang hingga akhir tahun nanti tidak dapat menyerap anggaran secara baik.
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010, reward akan diberikan berupa tambahan pagu belanja di tahun berikutnya jika pada tahun sebelumnya mampu mengoptimalisasi penggunaan anggaran (sasaran/target tercapai dengan biaya lebih rendah).
"Ini mulai diterapkan pada 2011 untuk pelaksanaan anggaran 2010," kata menkeu.
Sementara itu, untuk pagu belanja tahun berikutnya, sebagai punishment, akan dikurangi jika pada tahun sebelumnya (2010), anggaran tidak diserap secara baik dalam hal sasaran atau target tidak terpenuhi dan alasan pertanggungjawabannya tidak ada.
"Ini (punishment/hukuman pemotongan anggaran) sudah diterapkan tahun ini untuk alokasi stimulus fiskal yang dianggarkan pada 2009," kata Agus.
Pada 2010, dia melanjutkan, ada dua kementerian/lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan stimulus fiskal 2009 dengan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga anggarannya dipotong.
Dua kementerian itu adalah Kementerian Perhubungan dengan dana Rp11,2 miliar dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran Rp916,1 juta.
Selain di pemerintah pusat, Kementerian Keuangan juga menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa mereka ada niatan untuk melakukan metode yang sama bagi sistem penganggaran ke daerah.
"Jika memungkinkan, perlu diterapkan pula terhadap penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah. Tapi, ini masih perlu kajian matang dan kesepakatan dengan DPR," kata Agus. (hs)
Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
