VIVAnews - Walau masih ada delapan kementerian dan lembaga (KL) yang terkena opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) dalam laporan keuangan KL tahun 2009, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2011 sudah bisa memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Target untuk LKPP dan LKKL tahun 2011 dapat opini WTP, ini baru bisa diketahui pada tahun 2012," ujar Sekjen Kementerian Keuangan Mulia P Nasution dalam Konfrensi Pers Rakernas Akuntansi 2010 di Hotel Borobudur, Lapanga Banteng, Jakarta, Selasa 27 Juli 2010.
Menurut Mulia, target tersebut akan tercapai dengan melihat indikator pada penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, yaitu paling lambat enam bulan setelah tahun berakhir. Indikator lain adalah penggunaan anggaran sesuai target yang ditetapkan.
Sebagai catatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan catatan terhadap LKPP tahun 2009. Catatan diberikan karena masih adanya anggaran belanja minimal Rp27,74 triliun yang penggunaan tidak sesuai peruntukannya, hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap sebesar Rp55,39 triliun yang belum dapat direkonsiliasi, dan Rp11,5 triliun belum dibukukan, serta faktor permasalahan lainnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengapresiasi upaya Ditjen Perbendaharaan Kemkeu yang sudah bisa memperoleh opini WDP dalam LKPP tahun lalu.
"Pemerintah sejak 59 tahun tidak punya laporan keuangan, kecuali laporan perhitungan anggaran negara yang hanya menjelaskan anggaran dan realisasi penerimaan anggaran negara," kata Agus seraya menambahkan laporan itu umumnya selesai 1-2 tahun dari penutupan penggunaan APBN.
Menkeu menuturkan, sebuah lembaga atau kementerian yang memperoleh penilaian WTP, secara tidak langsung memproleh kepercayaan masyarakat dalam hal pengelolaan organisasi kementerian atau lembaga dan pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel.
"Kalau hal itu tercapai dan dibuat dalam laporan keuangan yang baik, otomatis kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat," ujar Agus.
Mengenai 10 rekomendasi BPK terhadap LKPP tahun 2010, Agus mengatakan bahwa masukan tersebut sudah masuk dalam program di lingkungan Kemkeu dan K/L. "Kalau kita ingin tingkatkan kualitas dari laporan keuangan tentunya harus ada komitmen dari pimpinan K/L dan Pemda," tutur dia. (hs)
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Perindo Sampaikan 4 Sikap
Wakil Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyampaikan sikap partai mewakili Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo, pasca keputusan MK dan penetapan Prabowo-Gibran pemenang
