- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyarankan pemerintah agar menghapus subsidi bahan bakar minyak yang hampir mencapai seratusan triliun rupiah. Subsidi sebaiknya dialihkan untuk program yang langsung menyasar warga miskin.
Demikian salah satu poin rekomendasi kajian Indonesia: Critical Development Constraints yang dikeluarkan oleh ADB, Bank Pembangunan Islam (IDB), dan Organisasi Buruh Internasional (ILO).
"Subsidi umum sebaiknya diganti dengan subsidi khusus yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat miskin," kata ekonom ADB, Muhammad Ekhsan Khan, di Jakarta, Selasa 10 Agustus 2010.
Dalam Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010, subsidi BBM tercacat sebesar Rp89,3 triliun. Subsidi ini naik Rp20,6 triliun dari alokasi awal APBN 2010, sebesar Rp68,7 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkapkan, pemerintah telah merancang subsidi agar tidak salah sasaran. Rancangan ini terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014. "Seperti kenaikan TDL (tarif dasar listrik), kan tidak semua lapisan masyarakat mengalami kenaikan," ujar Lukita.
Pemerintah, menurut Lukita, terus mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti panas bumi dan tenaga surya. Pemerintah juga terus berupaya memperbaiki sistem subsidi yang telah ada. "Jadi orang yang membutuhkan yang berhak mendapatkan subsidi," katanya. (hs)
Laporan: Iwan Kurniawan
10 Makanan Wajib Dihindari Jika Ingin Awet Muda Seperti Ade Rai, Nomor 2 Paling Sulit
Ade Rai yang merupakan seorang binaragawan terkenal, mengungkapkan beberapa jenis makanan yang harus dihindari agar tetap menjaga kebugaran dan kesegaran kulitnya.
