- LGEIN
VIVAnews - LG Electronics Indonesia membantah pemberitaan yang berkembang bahwa LG akan merelokasi salah satu pabriknya di Tangerang ke luar Indonesia. LG menyerahkan perbaikan infrastruktur jalan kepada pemerintah Indonesia.
Presiden Direktur LG Electronics Indonesia, Kim Weon Dae, menegaskan hingga saat ini perusahaan tidak berencana untuk meninggalkan Indonesia ataupun merelokasi pabrik manapun.
"LG berada dan melakukan investasi di Indonesia sejak 1991. LG sudah menjadi bagian dari Indonesia dan turut membantu kualitas masyarakat menjadi lebih baik," kata Kim Weon Dae di Crown Plaza, Jakarta, Jumat 13 Agustus 2010.
Sedangkan untuk masalah infrastruktur jalan, Kim percaya pemerintah Indonesia akan melakukan yang terbaik. LG ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah.
Menurut Kim, infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dua pihak antara LG dan pemerintah. Walaupun infrastruktur rusak, bisnis LG di Indonesia masih positif.
LG Global, menurut Kim, menilai Indonesia sebagai salah satu pasar utama perusahaan. Dari 120 negara yang menjadi pasar produk LG, Indonesia masuk "Top Seven" penjualan LG di seluruh dunia.
"Penjualan domestik dan ekspor LG Indonesia masuk tujuh besar dari 120 negara. Itulah kenapa posisi Indonesia sangat penting bagi LG Global," ujarnya.
Berdasarkan data LG, penjualan LG Electronics Indonesia meningkat 36 persen pada semester I-2010 dibandingkan periode sebelumnya. Penjualan tertinggi dikontribusi dari LCD, kulkas, dan mesin cuci.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perindustrian MS Hidayat telah menerima keluhan dari LG perihal rusaknya infrastruktur jalan sepanjang tujuh kilometer di sekitar pabrik LG, Tangerang. Namun, saat dikonfirmasi, LG tidak memberikan penjelasan detail.
"LG hanya mengatakan keadaan sebenarnya kepada pemerintah," ujar Head of Public Relations LG Electronics Indonesia, Dewi Damayanti. (sj)
Laporan: Iwan Kurniawan
KPK Fires 66 Employees Who Accepted Bribes from Inmates
The Corruption Eradication Commission (KPK) has fired 66 employees of the Commission’s detention center who were accepted the bribes from inmates.
