- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Ekonom Faisal Basri menilai privatisasi perusahaan pelat merah perlu dilakukan. Namun, dia mengingatkan, tidak semua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa diprivatisasi.
"Kalau BUMN ada maslahatnya buat masyarakat, buat apa diprivatisasi," kata Faisal di Jakarta, Sabtu 14 Agustus 2010.
Dia mencontohkan perusahaan BUMN penangkap ikan, PT Usaha Mina. Melalui BUMN itu, pemerintah justru bersaing dengan rakyat. "Mending diprivatisasi," ujar Faisal.
Faisal tidak khawatir jika asing kemudian masuk pada perusahaan negara tersebut. "Lihat saja PTPN (PT Perkebunan Nusantara) yang menguasai 1,2 juta hektare lahan. Bandingkan dengan Astra Agro Lestari yang menguasai 300 hektare," tuturnya. "Semua lebih bagus Astra. Maka kembalikan ke rakyat, tapi tidak boleh dijual lagi ke luar."
Petani, dia melanjutkan, dapat bekerja sama dengan asing, tapi dalam bentuk mitra. "Tidak seperti sekarang, di mana pemerintah menciptakan ketergantungan kepada kapitalis," ujar Faisal.
Sebelumnya, Kementerian BUMN mengusulkan privatisasi terhadap tujuh perusahaan pelat merah pada 2011. Namun, belum diketahui mekanisme pelepasan saham pemerintah pada tujuh BUMN tersebut.
Kementerian mengungkapkan tujuh perusahaan tersebut ada yang bergerak di bidang asuransi, semen, jasa pembiayaan, dan konstruksi.
Namun, Kementerian BUMN juga memutuskan untuk menunda sementara rencana privatisasi tiga perusahaan perkebunan, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN IV, dan PTPN VII. Penundaan dilaksanakan hingga terbentuknya induk usaha (holding company) BUMN bidang perkebunan. (kd)
Rektor UNU Gorontalo Diduga Lecehkan 12 Mahasiswi, Dosen dan Staf di Kampus
"Untuk sejauh ini, sudah ada 12 orang yang telah melaporkan (Rektor UNU). Mereka masing-masing mahasiswi, staf hingga dosen. Pelaporan itu dilayangkan ke pihak LLDIKTI."
