VIVAnews - Pemerintah menyediakan tambahan dana Rp 5 triliun untuk menangani dampak krisis global dari anggaran awal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 2009 sebesar Rp 11,01 triliun.
Tambahan Rp 5 triliun itu akan dipakai sebagai instrumen Jaring Pengaman Sosial akibat krisis keuangan global yang imbasnya pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri. "Dana Rp 5 triliun didesain untuk prioritas sentra-sentra PHK besar-besaran," kata Deputi Menko Kesra Sujana Royat di Jakarta, Senin 22 Desember 2008.
Dia memberikan contoh sentra-sentra PHK seperti produk industri tekstil dan produk tekstil di Bandung, Majalaya yang mulai memutuskan hubungan kerja. Diperkirakan daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat termasuk daerah rawan PHK karena adanya penghentian terhadap TKI.
Menurut Sujana, Bappenas tengah melakukan maping untuk menyusun program ini. Dana itu akan diarahkan kepada masyarakat yang terkena dampak krisis paling berat. "Dipercepat pemanfaatannya agar Februari efektif," kata dia.
Untuk program PNPM 2009 ditargetkan seluruh kecamatan di Indonesia atau 6.408 kecamatan dapat mengikuti program ini, sehingga cakupannya menjadi 70 ribu desa. Diupayakan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat akan ditambahkan menjadi Rp 3,2 miliar per kecamatan.
Nasib 2 Debt Collector Ambil Paksa Mobil Polisi, Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional
Berita tentang nasib dua debt collector yang hendak mengambil paksa mobil Aiptu Fandri di parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang jadi yang terpopuler.
