- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews- Bank Indonesia meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memutuskan hubungan antara bank sentral dengan pengawasan perbankan secara mutlak. Hal itu dikarenakan sebagai penyedia likuiditas, BI memerlukan informasi akurat yang faktual.
Pjs Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan jika bank sentral kehilangan fungsi dengan pengawasan, ia akan kesulitan mengatur likuiditas jika hubungannya terputus.
"Berbagai negara meyakini ini bisa dilakukan dengan koordinasi OJK dan bank sentral, namun pengalaman krisis menunjukkan hal tersebut sulit terjadi," ujarnya dalam RDP dengan Pansus OJK di Komisi XI DPR Senin 23 Agustus 2010.
Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur aliran likuiditas, seperti SBI, Fasbi, Giro Wajib Minimum hingga fasilitas pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan darurat.
Jika diibaratkan perekonomian sebagai sawah, bank sentral mengatur aliran distribusi air yang disebut likuiditas, dan perbankan sebagai jaringan distribusi. Jika hubungan ini terputus, maka akan menimbulkan risiko.
"Terutama kebutuhan informasi yang akurat dan tepat," ujarnya.
Di sisi lain, dia mengakui memang dalam sistem pengawasan perbankan memang terdapat konflik kepentingan dari pengawas, dibanding kebijakan moneter yang juga disandang BI. Untuk itu dia setuju dalam pengawasan bank perlu menghilangkan konflik kepentingan.
Pencalonan Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi: Jangankan Maju, Mundur Saja Siap
Soal Pencalonan Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi : Jangankan Maju, Mundur Saja Siap
