- VIVAnews/ Tri Saputro
VIVAnews - Penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh patroli Malaysia di perairan Tanjung Berakit, Bintan, beberapa waktu lalu, menyisakan kejengkelan dan kegeraman bagi sebagian kalangan. Sejumlah anggota DPR pun mulai menggulirkan usul hak interpelasi (hak bertanya) kepada pemerintah terkait insiden Bintan tersebut.
Namun Ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan keamanan dan hubungan luar negeri, Mahfudz Siddiq, menegaskan bahwa Komisi I tidak membidik hak interpelasi dalam soal Bintan.
"Tidak (ke sana arahnya). Posisi Komisi I adalah mencari kejelasan informasi dan duduk perkara (tentang insiden Bintan)," kata Mahfudz Siddiq di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 23 Agustus 2010. Menurutnya, klarifikasi mutlak diperlukan karena banyaknya versi cerita dan isu yang berkembang seputar insiden itu.
Oleh karena itu, kata Mahfudz, Komisi I tetap akan menunggu penjelasan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait insiden Bintan, termasuk bagaimana Kementerian Luar Negeri menyelesaikan kendala-kendala teknis terkait insiden tersebut melalui jalur diplomasi.
Secara terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie juga tidak sepakat apabila hak interpelasi digulirkan tanpa terlebih dahulu mendengarkan penjelasan Menlu. "Minta penjelasan Menlu dulu. Masak tiba-tiba interpelasi. Masalah perbatasan harus dilihat secara jelas," kata Marzuki.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebelumnya juga menegaskan tak mendukung interpelasi atas insiden Bintan. Menurut PPP, yang diperlukan kebijakan nyata dalam bentuk penganggaran.
"Dalam Insiden Tanjung Berakit, Bintan, bukan interpelasi yang diperlukan. Insiden itu disebabkan karena nir-eksistensi sarana dan prasarana," kata Sekretaris Fraksi PPP M Romahurmuziy.
"Karenanya, yang dibutuhkan adalah keberpihakan dan dukungan anggaran seluruh pemangku kepentingan, baik di eksekutif maupun legislatif," ujarnya secara tertulis ke VIVAnews, Senin 23 Agustus 2010. (umi)
Bawa Kabar dari Tanah Suci, Peran Media Optimalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Mulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji, tata cara, hingga kesehatan serta keselamatan selama di Tanah Suci dapat disebarkan secara luas dan cepat melalui media.
