Tegas! API Bungkam Tudingan Miring APSyFI ke Pemerintah
Anne yang juga Ketua Bidang Perdagangan APINDO, mengatakan semua tudingan miring APSyFI yang dialamatkan ke pemerintah terkait penolakan BMAD semuanya ngawur dan tak berdasar, itu adalah pernyataan asal- asalan yang sukar dipertanggung jawabkan termasuk tudingan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di industri tekstil dan penutupan massal Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
“APSyFI kali ini menuduh sesuatu yang tidak berdasar mengenai PHK besar- besaran dan juga industri TPT akan tutup besar- besaran. Karena justru sebaliknya, apabila industri super hulu yang notabene anggota APSyFI tidak berdaya saing dan malah justru membebani industri TPT turunan tanpa revitalisasi mesin dan pembenahan biaya raw materialnya.. bagaimana anggota APSyFI mengklaim sebaliknya? Ini jelas tidak benar,” tegasnya.
Dukung Pemerintah
Pada prinsipnya API dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tetap teguh pada jalur mereka yakni mendukung seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah gonjang ganjing penolakan BMAD.
Menurut Anne, pemerintah jelas punya hitung-hitungan sendiri terkait penolakan tersebut, untung ruginya sudah ditakar dengan presisi, pemerintah jelas punya data yang jauh lebih akurat ketimbang Apsfyi yang cuma jago koar-koar tanpa dasar dan data yang jelas.
“Pada prinsipnya API dan APINDO meyakini Pemerintah mempunyai data yang jauh lebih akurat dan detail mengenai kebijakan BMAD mengapa tidak dilanjutkan. Dan karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya kebijakan,” tuturnya.
Anne lantas meminta APSyFI untuk rajin berbenah, ketimbang sibuk mengkritik pemerintah tanpa dasar, asosiasi diharapkan untuk merapikan data-data keanggotaanya yang disinyalir masih berantakan di sana sini.
“Harapan kami sebelum APSyFI menuduh nuduh Kementerian terkait, sebaiknya mengelola data anggotanya dulu secara terperinci. Karena persyaratan BMAD juga cukup konkrit dan spesifik sehingga jangan sampai kebijakan pemerintah Indonesia dichallenge negara lain di WTO. Itu saran kami dari APINDO. Karena ini justru merugikan reputasi Indonesia apabila challenge negara lain tidak dapat didefend dengan data yang akurat,” pungkasnya.