- ANTARA/Prasetyo Utomo
VIVAnews - Kementerian Keuangan menemukan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) palsu atas jatah pelaksanaan anggaran daerah. Pemalsuan ini ditemukan beberapa hari lalu, karena ada komplain masalah pencairan anggaran.
DIPA adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan bagian satuan kerja dalam proses pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD) atas suatu program-program yang disusun.
Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, temuan DIPA palsu ini adalah pertama kali yang diketahui Kementerian Keuangan. Sebelumnya, tidak pernah ditemukan pemalsuan serupa.
"DIPA palsu ini masih kami pelajari dan akan ditindaklanjuti masalahnya," kata Agus di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu 20 Oktober 2010.
Sejauh ini, dia melanjutkan, belum diketahui ada tidaknya kerugian negara. Namun, Kemenkeu berhasil menemukan DIPA palsu karena daerah yang bersangkutan mengeluh atas tidak cairnya jatah anggaran daerah tersebut.
DIPA palsu tersebut diketahui karena dalam pemrosesan ada format yang ternyata tidak sama dan tanda tangan yang digunakan salah. "Karena tanda tangan itu palsu, formatnya juga palsu. Jadi, kami bikin pernyataan bahwa di dalam membahas anggaran itu tidak ada DIPA seperti itu," kata Agus.
Karena temuan ini terbilang mengejutkan, Kemenkeu kini semakin memperketat pemeriksaan. Agus mengatakan bahwa instansinya akan berusaha mengecek atas modus pemalsuan dokumen serupa yang mungkin saja terjadi pada daerah lainnya.
"Ini harus ditegakkan, karena DIPA itu luas dan melibatkan 22 ribu satuan kerja di seluruh Indonesia," ujar dia.
Menurut Agus, tidak hanya dari Inspektorat Jenderal yang melakukan pelacakan, Kemenkeu juga disebut akan melibatkan aparat hukum.
Sementara itu, modus pemalsuan dokumen ini terjadi pada APBN Perubahan untuk Provinsi Jawa Barat. (art)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
