G30S dan Masa Suram Hubungan RI-RRC

VIVAnews - Tanah lapang seluas 10.000 meter persegi itu sejak dua tahun lalu sudah tertancap pondasi-pondasi kokoh untuk suatu bangunan super-megah. Penyelesaian proyek properti tersebut – yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 211-212 Kelurahan Glodok, Jakarta Pusat – mungkin tinggal hitungan bulan. Yang jelas, kemeriahan yang bakal tercipta di  pusat perbelanjaan bernama “Galeria Glodok” itu segera mengubur kenangan kelam yang lama membekas di lahan yang dulunya adalah gedung Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (Cina).

Kompleks gedung tua yang sudah lama rata dengan tanah tersebut merupakan saksi bisu lembaran hitam hubungan bilateral Indonesia dan Cina. Bagi para pengamat sejarah Cina-Indonesia, tempat itu tetap dikenang sebagai simbol putusnya hubungan diplomatik kedua negara selama kurun waktu 1967-1989.

Beberapa bulan sejak tragedi “Gerakan 30 September” (G30S) 1965, Kedubes Cina selalu menjadi sasaran penyerbuan organisasi-organisasi massa (ormas) dukungan tentara yang anti komunis. Saat itu, para ormas dan tentara yang dipelopori Angkatan Darat tersebut sudah terlanjur marah dengan Cina, yang dituding menjadi aktor intelektual atas pembantaian para jenderal dan perwira militer Indonesia yang anti komunis.

Seperti yang dituturkan oleh seorang pengamat masalah Cina, Benny Setiono, sejak peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat (AD) yang dimotori Kolonel Untung dengan dukungan Partai Komunis Indonesia (PKI), penyerangan atas fasilitas-fasilitas milik pemerintah Cina beserta para diplomatnya di beberapa kota di Indonesia kian gencar.

Parahnya lagi, begitu mengetahui kedutaan dan para diplomat Indonesia di Peking menerima serangan balasan dari kelompok Garda Merah (satuan militan yang dibentuk Mao Zedong di masa Revolusi Kebudayaa), suasana amuk di tanah air semakin menjadi-jadi. Puncaknya terjadi pada tanggal 1 Oktober 1967, yang merupakan tanggal hari nasional Cina. Saat itu ribuan demonstran dari organisasi-organisasi kepemudaan seperti Laskar Ampera ARK KAMI, KAPPI dengan dukungan tentara menyerbu Kedutaan Besar Cina di Jalan Gajah Mada 211-212, Glodok, sehingga menimbulkan bentrokan dengan para staf kedutaan yang berakhir dengan jatuhnya korban.

“Bendera RRT (Tiongkok) diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih. Gedung kedutaan kemudian diserahkan kepada pihak militer yang segera menutup pintu gerbangnya,” tulis Setiono dalam bukunya yang berjudul “Tionghoa Dalam Pusaran Politik” (2003). Benny termasuk saksi hidup atas amuk yang terjadi di Jakarta saat itu. Sasaran kemarahan tidak hanya fasilitas-fasilitas milik pemerintah Cina. Universitas Res Publica (kini menjadi Universitas Tri Sakti) tempat Setiono berkuliah diserang dan dibakar massa lantaran kampus yang didirikan oleh Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) tersebut dituduh sebagai antek PKI dan Cina.

Peristiwa Oktober Berdarah 1967 tersebut menyebar luas ke beberapa kota di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Dalam sekejap, akhir Oktober 1967 hubungan formal antara Indonesia dan Cina kandas di tengah jalan. Bahkan kali ini kebencian massal sudah mengarah kepada warga keturunan Tionghoa maupun mereka yang bermata sipit mirip orang Cina yang sudah turun-temurun tinggal di Indonesia.

Aroma kecurigaan atas Cina yang mendukung PKI untuk mengambil alih kekuasaan dengan menculik para jenderal anti-komunis dalam Gerakan 30 September/1 Oktober 1965 tampaknya menjadi alasan tunggal bagi Indonesia di bawah rezim Orde Baru untuk memutus hubungan erat kedua negara. Cina pasca G30S akhirnya dipandang pemerintahan Orde Baru sebagai ancaman stabilitas. Kecurigaan tersebut memang wajar muncul mengingat Cina dan Indonesia jelang G30S sudah bagaikan “saudara sekandung” sejak 1950.  Itu karena ambisi politik para pemimpin kedua negara, yaitu Soekarno dan Mao Zedong,  berada di jalur yang sama, yaitu membentuk kekuatan revolusioner  yang tidak bergantung pada Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet).

Ambisi Cina tersebut terlihat dalam analisa peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Christine Tjhin. “Selama era kekuasaan Mao Zedong (1949-1976), kebijakan luar negeri Cina condong kepada aliran kiri-radikal dengan memelihara jaringan dengan gerakan-gerakan komunis dan kaum peranakan Cina di penjuru Asia. Itulah sebabnya saat itu Republik Rakyat Cina agresif menjalin hubungan dengan warga Indonesia-Cina,” demikian pengamatan Tjhin dalam tesis S2-nya di Australian National University 2002.

Jalinan tersebut dilakukan Cina untuk membentuk suatu kekuatan baru dari Asia dengan sekutu-sekutu yang beraliran kiri. Lebih lanjut, menurut Antonie Dake dalam bukunya “In the Spirit of the Red Banteng” (1973), Perdana Menteri Chou En-Lai pernah mengungkapkan akan munculnya “Blok Asiatik yang meliputi lebih dari 700 juta orang” dengan dimotori Cina, Vietnam Utara, Korea Utara, Kamboja, dan Indonesia. Bagaikan gayung bersambut, saat berpidato di perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1965 Soekarno melontarkan “Poros Peking(Beijing)-Hanoi-Pyongyang-Jakarta” untuk menandingi kekuatan Blok Barat dan Timur. 

Manuver Soekarno mendekatkan diri dengan Cina dan beberapa negara komunis Asia lainnya tidaklah mengherankan. Setelah sukses menyelenggarakan Konfrensi Asia Afrika 1955, yang mendukung gerakan pro-kemerdekaan di banyak negara jajahan, Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno melanjutkan ambisi membentuk kekuatan Non-Blok – dengan tidak terkooptasi pada blok AS maupun Soviet.

Selain itu, Soekarno kian curiga dengan AS dan Inggris yang tampak ingin menjungkalkannya dari kekuasaan dengan mensponsori sejumlah pemberontakan (PRRI//Permesta), mendanai beberapa partai yang anti Soekarno pada pemilu 1955, dan upaya pembunuhan atas dirinya (1957) – yang semuanya gagal. Selain itu Indonesia pada awal dekade 1960-an juga terlibat konfrontasi dengan Malaysia yang didukung Inggris sehingga saat itu Soekarno melancarkan jargon politik perang melawan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme).

Bagi sejarawan Belanda, Antonie Dake, hubungan Indonesia-Cina menjelang G30S tengah mengalami “masa bulan madu.” Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan jargon Nekolim dari Bung Karno pun direstui oleh Cina, yang juga tengah berambisi membentuk kekuatan baru setelah hubungannya dengan Soviet retak.
Mesranya hubungan Indonesia-Cina ditandai dengan seringnya saling kunjung antar pejabat kedua negara, mulai dari tingkat presiden, menteri, perwira militer, hingga pejabat partai komunis. Bagi Beijing, masalah-masalah yang masih mengganjal dengan Jakarta – seperti pemberlakuan PP No.10/1959 yang mendiskriminasi hak-hak ekonomi orang-orang keturunan Cina (Tionghoa) di Indonesia – dianggap sebagai angin lalu.

“Itu hanyalah sebeset luka di kulit,” kata Menteri Luar Negeri Cina, Chen Yi, menanggapi polemik PP 10 tersebut. Beijing pun hanya bereaksi kalem ketika mendengar adanya sentimen-sentimen anti komunis di Indonesia yang didukung oleh Angkatan Darat. Itu karena sikap resmi Indonesia adalah menggaet Cina sebagai sekutu politik dalam menghadapi kekuatan kekuatan Nekolim yang diwakili AS dan Inggris.

Bantuan ekonomi Beijing ke Jakarta pun mengalir deras. Sewaktu ke Jakarta 1961, Chen Yi mengutarakan komitmen bantuan kredit senilai US$50 juta. Tiga tahun kemudian ketika menjamu Soekarno di Shanghai, Perdana Menteri Chou En-Lai menyetujui tambahan bantuan US$30 juta untuk pabrik-pabrik tekstil di Indonesia. Bahkan Wakil Perdana Menteri Subandrio pernah menyebut bantuan dari Cina akan bertambah, nilainya sekitar US$100 juta.

Tidak hanya di segi ekonomi. Cina pun menawarkan kerjasama militer, termasuk pengembangan fasilitas teknologi nuklir. Tidak dijelaskan kerjasama teknologi nuklir seperti apa yang ditawarkan Cina melalui Chou kepada Soekarno. Namun, niat Indonesia untuk mengadakan kerjasama pengembangan teknologi nuklir dengan Cina telah menarik perhatian masyarakat dunia, terutama dari kalangan Barat. Apalagi mengingat Cina berhasil pertama kali meledakkan senjata nuklir buatan sendiri pada Oktober 1964.

“Muncul keresahan di kalangan pengamat waktu itu bahwa kerjasama itu berupa Cina akan mengetes lagi senjata nuklirnya di perairan Indonesia sementara pemerintahan Soekarno akan menerima imbalan,” demikian menurut analisa Mayor Robert Cornejo dalam risetnya di jurnal “Nonproliferation Review” (2000). Tak jelas apakah besarnya komitmen bantuan ekonomi dari Cina yang nilainya begitu besar kepada Soekarno terkait dengan rencana Beijing menjadikan Indonesia sebagai laboratorium nuklir. Namun yang jelas Cina sangat mendukung Indonesia dalam kancah konflik ideologi dengan negara-negara Barat dalam jargon “Perang Menentang Nekolim” yang dikumandangkan Soekarno.

Ajang peperangan tersebut sudah terjadi saat dimulainya konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963 dan dua tahun kemudian saat Soekarno memutuskan keanggotaan Indonesia dari PBB – yang diangggapnya sudah terkooptasi dengan kepentingan Barat. Cina pun memberi restu. Dalam suatu jamuan makan malam dengan Wakil Perdana Menteri Indonesia, Subandrio, di Peking 24 Januari 1965, PM Chou En-lain mengutarakan komitmen Cina kepada sekutunya tersebut. “Bila kaum imperialis Inggris dan Amerika melancarkan perang atas Indonesia, maka rakyat Cina tidak akan berdiam diri,” demikian kata Chou.

Maka tak hanya komitmen bantuan ekonomi dan kerjasama nuklir, Cina pun berjanji membantu memasok senjata ke Indonesia dalam konfrontasi dengan Malaysia. Namun Cina tak hanya memberi bantuan materi. Melalui PM Chou, Peking pun menyarankan kepada Jakarta agar memperkuat kekuatan militer dengan mempersenjatai kaum buruh dan tani.
Konsep itulah yang disebut sebagai “Angkatan Kelima.” Chou yakin bahwa “Angkatan Kelima” merupakan senjata ampuh saat melancarkan perang gerilya di perbatasan Indonesia-Malaysia, yang dihuni kaum tani yang tentunya telah mengenal seluk-beluk wilayah mereka. Apalagi Mao Zedong dan para kameradnya berhasil mendomplang kekuasaan Jenderal Chiang Kai-sek berkat mempersenjatai para petani dan buruh saat bergerilya di desa-desa.

Konsep angkatan kelima tersebut tidak langsung diutarakan Cina kepada Soekarno namun melalui beberapa pejabat berpengaruh, yaitu Wakil PM I Subandrio dan DN Aidit, Ketua PKI yang di awal dekade 1960-an merupakan partai terbesar di Indonesia. Soekarno, seperti yang diungkapkan Dake, awalnya tidak begitu antusias dengan ide “Angkatan Kelima” dan tidak langung menerimanya dengan pertimbangan akan mendapat resistensi dari militer, terutama Angkatan Darat.

Namun ide dari Peking tersebut rupanya menarik minat Aidit dan para pimpinan lain PKI. Pertimbangannya bukan lagi mendukung konfrontasi dengan Malaysia, melainkan dalam rangka mengamankan cita-cita partai. Dengan jumlah pendukung yang besar – tiga juta anggota dan dua puluh juta simpatisan – PKI berkepentingan untuk memiliki suatu milisi bersenjata. Sebenarnya Aidit saat itu tidak berambisi menjungkalkan Soekarno dari kekuasaan dengan cara kekerasan. Sebagai partai terbesar di Indonesia dan mendapat dukungan penuh dari Soekarno, tampilnya PKI dalam tampuk kekuasaan sepertinya tinggal menunggu waktu.

Dengan kata lain, pada waktunya Soekarno bisa saja akan menyerahkan kekuasaan kepada PKI. Namun, angan-angan tersebut bisa saja rusak oleh manuver kekuatan-kekuatan yang sangat anti-PKI.  Itulah sebabnya bagi Aidit,  milisi bersenjata dengan membentuk “Angkatan Kelima” sangat diperlukan PKI sebagai senjata bila muncul resistensi dari kekuatan oposisi – terutama dari Angkatan Darat dan kelompok-kelompok Islam.        

Angkatan Kelima gagasan Cina yang dikampanyekan PKI tersebut pada akhirnya mendapat sambutan positif dari Bung Karno. Itu berkat desakan Aidit dan Subandrio. Masalahnya, para perwira tinggi AD – yang dimotori oleh AH Nasution dan Ahmad Yani – sangat menentang keras pembentukan milisi buruh dan tani bersenjata tersebut. Apalagi bila status milisi tersebut tidak di bawah komando militer melainkan sebagai kesatuan yang sejajar dengan angkatan-angkatan lain, termasuk AD.

Polemik inilah yang melahirkan ketegangan antara Soekarno yang mendukung PKI dengan Nasution dan Yani serta pimpinan lain AD yang anti PKI. Ketegangan tersebut berujung kepada “Gerakan 30 September” yang menewaskan Yani beserta sejumlah perwira tinggi dan menengah sedangkan Nasution lolos dari penculikan.

Namun manuver PKI dalam aksi tersebut akhirnya gagal total karena tidak didukung perencanaan yang matang dan kurang perhitungan. Gerakan 30 September akhirnya berhasil dihancurkan dan serangan balasan kaum anti-komunis yang dimotori AD dimulai. PKI dan pimpinannya, termasuk Aidit, diberantas.

Operasi anti komunis pasca manuver gagal PKI tersebut akhirnya berimbas kepada Cina. Sampai kini tidak ada pengamat atau pakar yang bisa – atau berkeinginan – untuk membuktikan  apakah Cina terlibat langsung dalam aksi 30 September tersebut. Yang baru diketahui publik saat ini adalah kecurigaan bahwa para petinggi di Peking paling tidak sudah tahu akan manuver tersebut terkait dengan intensifnya pertemuan antara para pejabat Cina dan Indonesia, baik di tingkat pemerintahan maupun di level pimpinan partai komunis masing-masing negara.

Dinas Rahasia AS, CIA, mengendus adanya pertemuan rahasia antara Aidit dengan Ketua Mao dan Chou di Peking dan antara Soekarno dengan Menteri Luar Negeri Chen Yi di Jakarta beberapa pekan sebelum operasi berlangsung. Selain itu Soekarno mengutus Panglima Angkatan Udara, Omar Dani, ke Peking pertengahan September untuk suatu misi rahasia, konon mengatur pengiriman senjata ke Indonesia untuk mendukung pembentukan “Angkatan Kelima” yang tak lain adalah para relawan yang direkrut PKI. 

Senjata-senjata itulah yang dikirim secara diam-diam ke Indonesia menjelang September 1965. “Senjata-senjata Cina tersebut, baik yang dikirim sebelum atau selama September, digunakan dalam kudeta oleh para relawan PKI yang menerima pelatihan militer untuk berperan dalam kudeta,” demikian bagian dari laporan CIA tahun 1967, yang baru dipublikasikan Mei 40 tahun kemudian.

Laporan CIA tersebut bisa jadi mengutarakan kebenaran namun bisa pula mengandung dugaan-dugaan yang perlu dicek kebenarannya. Sayangnya, hingga kini pihak Cina sendiri tidak mengungkapkan laporan sejenis yang menjelaskan apakah Peking saat itu benar-benar terlibat dalam rencana Gerakan 30 September.  Yang jelas laporan CIA tersebut selanjutnya mengulas  kecurigaan lain bahwa para pejabat Cina dikabarkan sudah mengetahui bahwa di Indonesia terjadi kampanye penculikan jenderal-jenderal yang tidak sepaham dengan Soekarno dan berlawanan dengan PKI.

Menurut laporan CIA, pimpinan Cina dikabarkan menerima kabar adanya operasi tersebut dengan ‘gembira’ dan membeberkannya kepada delegasi Indonesia yang hadir [dalam perayaan hari Nasional Cina 1 Oktober 1965]. Konon mereka mengungkapkan nama para jenderal yang telah ‘ditangkap’ – termasuk Nasution – sebelum identitas para jenderal yang hilang tersebut diumumkan oleh stasiun radio di Indonesia.

“Itu menunjukkan kalangan pejabat Cina sudah tahu adanya plot tersebut terlebih dahulu dan mengira dari laporan-laporan awal bahwa [operasi] tersebut berlangsung sukses,” demikian analisis CIA. Analisa tersebut diperkuat oleh penelitian Dake dalam tesisnya “In the Spirit of the Red Banteng” bahwa Chou En-lai pernah menyebut Indonesia akan memberi ‘hadiah ulang tahun’ kepada Cina terkait dengan ketidakhadiran para petinggi PKI pada hari jadi 1 Oktober – hal yang tidak biasa dilakukan Aidit dan kawan-kawan namun Cina juga tidak tersinggung.

Yang lebih menghebohkan adalah dugaan bahwa Ketua Mao secara langsung memberi nasihat kepada Aidit untuk memberantas para jenderal. Dugaan tersebut dikemukakan oleh peneliti asal Cekoslovakia, Victor Vic, melalui bukunya “Anatomy of the Jakarta Coup October 1, 1965” yang telah diterbitkan ke edisi Bahasa Indonesia tahun 2005. 

Menurut penelitian Vic sejak tahun 1968, G30S (yang disebutnya sebagai Gestapu) merupakan konspirasi antara Sukarno, Aidit, dan Mao unfuk membersihkan pimpinan Angkatan Darat yang anti komunis. "Habisi para jenderal dan perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tak berkepala dan akan mengikutimu...," demikian saran Mao kepada Aidit dalam pertemuan di Peking 5 Agustus 1965 – seperti yang dituturkan oleh Vic dalam bukunya. Begitu tiba di Jakarta Aidit langsung menghadap Presiden tanggal 7 dan 8 Agustus 1965. Sayangnya, tidak ada dokumentasi yang membenarkan ataupun yang meralat temuan Vic yang menghebohkan tersebut.

Belakangan, begitu mengetahui bahwa plot tersebut gagal total, suasana muram melanda kalangan pejabat Cina. Tidak ada reaksi resmi dari Peking mengenai hal tersebut. Namun yang jelas Cina selanjutnya melakukan langkah-langkah yang tidak simpatik yang akhirnya kian menyulut kemarahan pemerintahan baru Indonesia era Soeharto di kemudian hari.

Salah satu ‘insiden’ yang dilakukan Cina adalah tidak mengirim seorang perwakilan pun dalam pemakaman para jenderal yang diculik dan dibunuh di Taman Makam Pahlawan Kalibata 5 Oktober 1965. Selain itu Kedutaan Cina di Jakarta di saat yang bersamaan tidak menurunkan bendera nasionalnya hingga setengah tiang, seperti yang dianjurkan pemerintah Indonesia kepada seluruh kantor perwakilan asing sebagai ungkapan berkabung.

Tak heran, pada 11 Oktober 1965 pemerintah Indonesia mengajukan protes kepada Cina yang tidak mengibarkan bendera setengah tiang. Apakah sikap-sikap tidak simpatik yang ditunjukkan Cina tersebut merupakan suatu bentuk kekecewaan atas gagalnya manuver PKI atau tidak masih perlu dibuktikan.

Namun yang jelas ketidakpekaan Cina atas situasi pasca G30S tersebut terlanjur mengundang kemarahan militer dan organisasi massa anti komunis dan menuding Peking selama ini turut mendukung upaya-upaya PKI merebut kekuasaan. Penyerangan sporadis atas fasilitas-fasilitas milik pemerintah Cina di beberapa kota akhirnya berlangsung.

Di lain pihak, mulai regangnya hubungan Indonesia dengan Cina juga diperparah dengan perubahan politik yang radikal di Tiongkok. Saat itu Pemimpin Mao Zedong memberlakukan era “Revolusi Budaya” dalam kurun waktu 1966 sampai 1969.

Di masa Revolusi Budaya, seluruh tatanan dan nilai yang dianggap feodal dan borjuis di Cina dihancurkan. Jadi tidak mengherankan kalau hal ini juga tercermin dalam politik luar negeri Cina yang menjadi radikal.

Kebijakan politik luar negeri Cina menjadi sangat sensitif, tidak saja kepada negara-negara Barat yang menjadi musuhnya melainkan juga kepada kondisi domestik negara-negara sekutunya, termasuk Indonesia.

Benny Setiono dalam bukunya “Tionghoa dalam Pusaran Politik” mengungkapkan bahwa perubahan radikal sikap Cina atas Indonesia tersebut ditunjukkan oleh Duta Besar Cina saat itu, Yao Chung Ming, pasca insiden G30S . Selain itu “Pemerintah RRC melalui siaran Radio Peking dan kantor berita Hsinhua [Xinhua] gencar melalukan agitasi menyerang pihak reaksioner Angkatan Darat Indonesia yang dituduh sebagai antek imperialis Amerika Serikat,” tulis Setiono.

Perubahan radikal tersebut akhirnya kian menegaskan sikap baru Indonesia kepada Cina. Poros Jakarta-Peking yang dicita-citakan Soekarno gagal terwujud. Bahkan,  hubungan kedua sekutu tersebut akhirnya putus selama 23 tahun.