- .rumah123.com
VIVAnews - Pengusaha properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) menilai pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mempengaruhi harga rumah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, penjualan rumah diperkirakan terus meningkat.
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Setyo Maharso, menjelaskan komponen terpenting terkait harga rumah adalah bahan material. Selama harga bahan material tidak naik, maka harga rumah juga dipastikan tidak akan naik.
Sementara itu, untuk biaya transportasi terkait pembatasan BBM bersubsidi, menurut Setyo, pengusaha properti tidak akan terkena dampak signifikan.
"Pembatasan BBM itu kan untuk kelas menengah ke atas. Apakah truk pengangkut pasir pakai Pertamax?" kata Setyo Maharso di Jakarta, Rabu, 15 Desember 2010.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) antara lain menyebutkan Premium dibolehkan untuk kendaraan angkutan penumpang umum, bus, angkutan barang (pelat kuning), sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga, serta pelayanan umum seperti ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran.
Sedangkan minyak solar dibolehkan untuk kendaraan angkutan penumpang umum, bus, angkutan barang (pelat kuning), pelayanan umum seperti ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran.
Untuk itu, Setyo memprediksi penjualan rumah pada 2011 masih dapat meningkat 12 persen. Apalagi, aturan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditunggu masyarakat serta pengembang sudah dapat diterapkan.
"Penjualan rumah memang sempat turun pada kuartal III-2010, karena masyarakat serta pengembang menunggu FLPP," katanya.
Seperti diberitakan VIVAnews.com, rapat tiga menteri dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat RI akhirnya mencapai kesepakatan terkait kebijakan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Setelah rapat maraton sekitar 14 jam lebih, Selasa dini hari, 14 Desember 2010, Komisi VII DPR yang membidangi energi itu memutuskan untuk mengimplementasikan kebijakan itu pada akhir kuartal pertama atau Maret 2011. Keputusan itu mundur dari usulan pemerintah, untuk memberlakukannya mulai 1 Januari 2011.
Universitas Oxford hingga Cambridge Bergabung dalam Aksi Pro-Palestina
Mahasiswa, pengajar, dan staf komunitas Universitas Oxford dan Cambridge mendirikan perkemahan 'Zona Pembebasan' di kampus mereka pada Selasa pagi, 7 Mei 2024.
