- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews -- Jaksa Agung Basrief Arief telah menegaskan akan segera meneken deponering (pengesampingan perkara hukum) Bibit-Chandra pada bulan Januari ini, meskipun keputusan tersebut ditentang oleh mayoritas fraksi di DPR.
DPR punya alasan untuk menolak deponering. "Deponering membuat kasus hukum Bibit-Chandra seakan-akan dikubur," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 3 Januari 2011.
"Akibatnya, pimpinan KPK akan tertawan secara politis. Kasihan Bibit-Chandra di masa depan," imbuh Pramono.
Politisi PDIP itu mengatakan, meskipun masyarakat dan LSM mendukung kasus Bibit-Chandra ditutup, namun seharusnya kasus itu tetap diproses secara hukum untuk memberikan kepastian kepada kedua pimpinan KPK tersebut.
DPR sendiri secara resmi menolak keputusan deponering terhadap Bibit-Chandra. Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, hanya tiga fraksi yang setuju dengan deponering, yaitu Demokrat, PAN, dan PKB. Sementara itu, MA, MK, Polri, dan Presiden telah menyetujui deponering, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Berbeda dengan Pramono, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso justru mendukung keputusan deponering meskipun partainya, Golkar, termasuk salah satu partai yang menolak deponering.
"Secara pribadi, saya menyetujui deponering. Kalau Jaksa mengikuti saran DPR (untuk tidak melakukan deponering), terima kasih. Kalau tidak, monggo," kata Priyo.
Ketua DPP Golkar itu menyatakan, dirinya paham Kejaksaan Agung berada dalam dilema terkait soal deponering Bibit-Chandra. "DPR memang punya pendapat lain. Tapi Kejaksaan juga punya pendapat sendiri yang menjadi kewenangannya. Jadi silahkan saja," tutup Priyo. (umi)
Prabowo: Jika Tidak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu Kami
Prabowo : Jika Tidak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu Kami.
