- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi kepada pegawai negeri sipil dan TNI/Polri tidak otomatis menurunkan angka korupsi. Meski Busyro mengakui gaji kecil merupakan salah satu faktor pendorong seseorang melakukan korupsi.
"Tapi remunerasi tidak berpengaruh pada tingkat turunnya angka korupsi di sejumlah negara," kata Busyro dalam Rapat Pimpinan Kemhan dan TNI di kantor Kementerian Pertahanan, Kamis 6 Januari 2011.
Dia menambahkan pemberian remunerasi harus diikuti dengan reformasi birokrasi. Salah satu instrumennya adalah pelayanan pada masyarakat harus semakin baik. Lembaga yang sudah memberikan remunerasi juga harus diinvestigasi oleh badan independen baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.
"Jika ternyata kinerja tidak meningkat dan terjadi korupsi maka [remunerasi] bisa ditinjau kembali," tambahnya.
Busyro mengungkapkan, korupsi akan subur jika tidak adanya kritik internal. Oleh karena itu unsur pencegahan lebih diutamakan dalam upaya menekan angka korupsi.
Meski begitu, Busyro berpendapat korupsi belum menjadi budaya di Indonesia. "Masih banyak PNS yang relatif jujur dan bersih," kata dia.
Sementara, sebagai bentuk komitmen mendukung pemberantasan korupsi, hari ini Kemhan dan TNI telah menyampaikan deklarasi antikorupsi. Sebelumnya DPR dan Pemerintah telah menyetujui remunerasi yang diberikan kepada prajurit TNI.
Vespa World Days 2024 Pecahkan Rekor di Pontedera
Vespa World Days 2024 telah sukses besar di Pontedera, Italia, menandai 140 tahun Piaggio Group dan 78 tahun Vespa diproduksi di kota tersebut.
