- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyatakan kekecewaannya terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan karena belum memberikan laporan audit renovasi rumah dinas DPR. Renovasi rumah dinas ini sendiri sudah selesai dilakukan sejak beberapa bulan lalu.
"Saya termasuk sangat kecewa," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 7 Januari 2011. "Kekecewaaan saya terhadap BPKP untuk memeriksa rumah jabatan," katanya.
Marzuki menekankan bahwa keterlambatan penyelesaian proyek rumah dinas DPR telah mengakibatkan uang negara harus dikeluarkan lagi untuk membayar sewa rumah. Kontraktor sendiri menyampaikan ada hambatan dan ada tambahan pekerjaan. "Mereka (kontraktor) meminta persetujuan DPR tentang tambahan pekerjaan," kata Marzuki.
Namun DPR, tambah Marzuki, tidak mempunyai kompetensi untuk melihat permasalahan hambatan dan menyetujui tambahan pekerjaan tersebut sebab DPR merupakan orang partai yang tidak ahli dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan semacam itu. "Bagaimana kami bisa tahu memang benar pekerjaan bertambah? DPR kan tidak mengerti," kata Marzuki.
Oleh karena itu, lanjut Marzuki, pimpinan DPR sepakat agar meminta BPKP memeriksa hal tersebut untuk memastikan dan nantinya menjelaskan atau melaporkannya kepada DPR. Namun kenyataannya hingga kini BPKP tidak melaporkan hasil pemeriksaan itu.
Dengan demikian, pimpinan DPR akan akan memanggil Ketua BPKP. "Sejak pertengahan tahun lalu BPKP sudah saya suruh masuk memeriksa semuanya di Kesekjenan, tidak ada laporan satu pun," kata Marzuki. "Makanya saya mau panggil Ketua BPKP, kalau memang tidak mampu ya sampaikan," kata Marzuki.
Padahal, Marzuki menyatakan sebenarnya apabila memang ada bukti terjadi pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah dinas anggota DPR itu, maka fakta itu akan diserahkan kepada KPK untuk menindaklanjutinya. "Saya mau cari faktanya dulu, makanya minta (bantuan) BPKP itu. Kalau memang ada faktanya saya serahkan ke KPK," kata Marzuki.
Sementara itu, Kepala BPKP Mardiasmo menyatakan lembaganya tidak mengaudit rumah dinas karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah masuk menangani. Karena itu, ujar Mardiasmo, usai pertemuan dengan Ketua DPR, lembaganya akan berkoordinasi dengan BPK.
"Kami akan berkoordinasi dengan BPK," katanya.
PSSI Kecam Netizen Indonesia yang Rasis ke Guinea
Kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Timnas Guinea U-23 di play-off Olimpiade Paris 2024 berbuntut tidak baik. Netizen Indonesia merespons kekalahan dengan cara memalukan
