- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (CETRO), Hadar Nafis Gumay, menilai niat partai-partai besar menaikkan Parliamentary Threshold (ambang batas minimum perolehan suara partai untuk lolos ke parlemen) adalah tanda bahwa mereka tak bernyali menghadapi partai-partai lain yang lebih kecil namun potensial.
"Yang gentle dong, yang berani. Jangan melindungi diri sendiri. Jangan menghalangi partai-partai yang berpotensi untuk maju," kata Hadar menanggapi UU Paket Politik yang bakal dibahas DPR saat dihubungi VIVAnews, Minggu 16 Januari 2011.
Seperti diketahui, partai-partai besar seperti Demokrat dan Golkar memperjuangkan peningkatan PT dalam revisi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang akan dibahas di DPR. Bila pada Pemilu 2009 PT sebesar 2,5 persen, maka kini Demokrat menginginkan PT setidaknya mencapai 4 persen. Golkar bahkan membidik angka lebih tinggi lagi, yakni 5-7 persen.
"Itu untuk lebih mematangkan demokrasi," ujar Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso. Penyederhanaan partai politik melalui peningkatan PT menjadi salah satu parameter Golkar dalam mengukur kematangan demokrasi.
"Perlu penataan partai untuk kepentingan yang lebih besar," demikian argumen yang dilontarkan anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Taufik Hidayat. Namun nyatanya alasan itu tak lantas diterima oleh semua pihak.
"Itu pemikiran yang keliru. Yang menjadi ukuran bukan persoalan banyaknya partai, tapi kualitas partai," tandas Hadar. Selama ini, partai-partai besar kerap berkaca pada model demokrasi di Amerika Serikat yang menghasilkan dua partai besar.
"Padahal di AS itu ada puluhan partai. Partai beraliran komunis saja lebih dari dua. Tapi partai besar di sana memang ada dua, Republik dan Demokrat. Untuk menuju dua partai mayoritas itu pun, AS membutuhkan waktu puluhan tahun," jelasnya.
Hadar menerangkan, tanpa peningkatan PT pun partai-partai politik di Indonesia akan menciut secara alamiah di masa mendatang. "Partai yang tidak serius lambat-laun akan menyerah karena tidak ada yang memilih dan kehabisan pendanaan," kata Hadar.
"Jadi tidak perlu rekayasa dengan mengutak-atik PT," imbuhnya. Apalagi menurut Hadar, kenaikan PT akan membuat sistem pemilu lebih tertutup, tidak proporsional, dan mengakibatkan banyak suara hilang.
Bila sudah demikian, ujarnya, maka cita-cita menuju demokrasi yang matang tidak akan kesampaian. "Jadi kematangan demokrasi bukan berarti jumlah parpol sedikit," tegas Hadar.
Solusi satu-satunya menuju demokrasi yang matang dan efisien adalah perbaikan kualitas parpol. "Jika partai memperbaiki diri, mengubah kelakuan egois mereka, maka masyarakat akan percaya dan memilih mereka. Itu kuncinya," tutup Hadar. (umi)
19 Pati TNI Naik Pangkat Lebih Tinggi, Ini Daftar Namanya
Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat dipimpin oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan
