- doc.daylife
VIVAnews - Pemerintah kemungkinan bakal menunjuk 13 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang siap menjadi investor dalam pembelian kembali (buyback) obligasi pemerintah.
Penugasan itu terkait kesepakatan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membentuk Bond Stabilization Fund.
"Ini dalam rangka stabilisasi. Misalnya melakukan buyback atau pembelian kembali. Dari sisi pemerintah, BUMN itu bisa ikut membeli," kata Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, Rahmat Waluyanto, usai Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ditjen Pengelolaan Utang dan Deputi Bidang Jasa Kementerian BUMN di kantor Kemenkeu, Jalan Wahidin, Jakarta, Selasa 18 Januari 2011.
Menurut Rahmat, pelibatan BUMN dalam melakukan buyback obligasi pemerintah ini diharapkan bisa memberikan sinyal ke pasar. BUMN juga akan memperoleh keuntungan, karena sebagai instrumen investasi, perusahaan pemerintah itu bisa membeli di saat harga obligasi pemerintah sedang rendah.
"Itu memberi potensi capital gain. Jadi, instrumennya adalah instrumen operasi pasar terbuka yang dilakukan BI (Bank Indonesia). Tapi, dalam rangka ini, instrumennya adalah kami akan melakukan pembelian," kata Rahmat.
Dia menambahkan, dengan keterlibatan BUMN dalam buyback obligasi pemerintah akan memberikan jawaban atas pertanyaan investor yang kerap kali mempertanyakan posisi harga di bawah atau di atas.
Untuk mekanisme buyback obligasi, Rahmat mengatakan pembahasan detail akan dilakukan kedua pihak. Namun, dirinya memberikan petunjuk bahwa Kemenkeu sesuai dengan protokolnya bisa melakukan operasi pasar dalam situasi normal.
Kendati demikian, ketika Kemenkeu menganggap telah terjadi krisis, pemerintah bakal menerapkan Crisis Management Protocol.
"Jadi, misalnya kita sudah masuk tahapan krisis, what should we do. Kami beritahu kepada teman-teman di Kementerian BUMN," ujar Rahmat. "Triger-nya di harga, kalau berapa persen turunnya itu rahasia."
Sementara itu, Deputi Bidang Jasa Kementerian BUMN Parikesit Suprapto menambahkan, BUMN yang kemungkinan dilibatkan adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di sektor jasa keuangan, asuransi, dan perbankan.
Saat ini, BUMN memiliki empat perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Di bidang asuransi tercatat 7-8 perusahaan. Selain itu, terdapat BUMN asuransi non bank serta Kliring Berjangka Indonesia.
Obligasi yang di-buyback BUMN, ujar Parikesit, semuanya akan masuk sebagai dana investasi BUMN dan tidak akan masuk dalam pooling fund. "Pokoknya awalnya dari Kemenkeu, ke BUMN, terus ke arranger-nya yaitu perusahaan sekuritas. Arranger ini yang akan melakukan koordinasi," kata Parikesit. (art)
Ditanya Kontrak STY, Erick Thohir Sebut Sepakbola Indonesia di Jalur yang Tepat
Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI kembali mendapat pertanyaan mengenai masa depan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sampai sekarang belum ada kejelasan.
