- Twitter Denny Indrayana
VIVAnews - Sejumlah aktivis membentuk Koalisi Masyarakat untuk Bubarkan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Kinerja Satgas dinilai justru mengganggu proses penegakan hukum.
"Kehadiran Satgas mengganggu kerja institusi penegak hukum," kata Syukron Jamal, salah seorang aktivis yang membacakan sikap Koalisi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat 21 Januari 2011.
Menurut Syukron, kinerja Satgas mengarah pada pembunuhan karakter institusi yang sudah ada, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koalisi menilai peran satgas seperti institusi superbody yang bekerja tanpa aturan.
Satgas dinilai telah dijadikan sebagai komoditas politik untuk menyerang orang dan kelompok tertentu guna tunduk pada kekuasaan. "Oleh karenanya kami desak SBY membubarkan Satgas," kata mantan Ketua BEM UIN Jakarta ini.
"Kinerja Satgas mestinya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, malah sebaliknya membuat bingung," kritik Syukron.
Hal senada disampaikan aktivis Koalisi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) Hari Purwanto. Hari menduga ada dugaan rekayasa kasus sebelum datang pengakuan Gayus Tambunan. "Ada motif politik di balik gerakan Satgas," kata Hari.
Kinerja Satgas saat menangani kasus Gayus tak seagresif mengusut kasus Bank Century. "Ada apa ini? Imbuhnya. Dirinya juga berharap kedepan pengakuan Gayus ini akan membuka tabir rekayasa. "Publik juga akan bisa menilai head to head kasus Gayus dan kasus Century," ujar Hari.
Satgas sudah membantah tudingan institusi ini sebagai unit politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan Satgas dikarenakan maraknya praktek mafia hukum.
"Satgas dibentuk Presiden karena kebutuhan tentang perlunya pemberantasan praktek mafia hukum yang telah mengakar," kata anggota Satgas Mas Achmad Santosa kepada VIVAnews.com.
Blockchain Bikin Transaksi Keuangan Lintas Batas Enggak Ribet
Teknologi blockchain dapat dieksplorasi oleh korporasi serta lembaga jasa keuangan dengan cara yang aman dan terjamin.
