- ANTARA/Jefri Aries
VIVAnews - Kementerian Keuangan telah mengajukan usulan kenaikan gaji presiden sejak tiga tahun lalu. Sebab, selama tujuh tahun presiden menerima gaji pokok 'hanya' Rp62 juta per bulan.
Namun, menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, meski sudah tiga tahun diajukan, hingga saat ini belum mendapat persetujuan. Sebab, masalah kenaikan gaji sangat komplek. Bila ada penyesuaian gaji presiden, maka turunannya juga akan ada penyesuaian gaji pejabat tinggi negara.
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tanri Abeng juga berpendapat, gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu dinaikkan dan tertinggi dibandingkan lembaga negara lainnya. Begitu pula, pejabat negara lainnya seperti wakil presiden, menteri, dan lembaga pemerintahan.
"Gaji presiden semestinya memang mengalami kenaikan, sebab tanggung jawabnya juga besar," ujarnya saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 26 Januari 2011.
Begitu pula, kata dia, pejabat pemerintah yang lain. Sebab, bila gajinya tidak sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan, ditakutkan mereka (pejabat pemerintah) akan mencari alternatif pemasukan dari tempat lain. "Itu yang kita tidak inginkan," tutur Tanri.
Tanri mengusulkan, gaji presiden harus lebih tinggi dari pejabat pemerintah atau lembaga di bawah naungannya seperti Bank Indonesia (BI). Di mana, Gubernur BI saat ini diketahui bergaji Rp265 juta per bulan. "Ya, gaji presiden harus lebih tinggi dari Gubernur BI," ujarnya.
Bahkan, dia mengakui, gaji presiden tercatat masih di bawah gaji para petinggi bank-bank swasta yang mencapai di atas Rp100 juta. "Jadi, memang gaji presiden harus lebih tinggi," tutur Tanri.
Kendati demikian, Tanri sekali lagi menyarankan, agar kenaikan gaji presiden tersebut mesti diikuti dengan penyesuaian gaji para pejabat tinggi negara.
Seperti diketahui, dalam forum yang dihadiri petinggi TNI dan Polri akhir pekan lalu, SBY mengaku bahwa tahun ini adalah tahun ketujuh gajinya tidak mengalami kenaikan. (hs)
Hamas Terbitkan Video Baru, Isinya soal Sandera Israel Salahkan Netanyahu
Kelompok Hamas Palestina menerbitkan video seorang sandera Israel yang menyalahkan pemerintahan PM Benjamin Netanyahu dan meminta untuk dibebaskan.
