- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini melakukan Rapat Kerja dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam pertemuan itu, BIN menanyakan kepada DPR tentang koordinasi intelijen, apakah dilakukan BIN atau akan ada lembaga baru yang menjadi koordinator.
Namun DPR menyerahkan hal tersebut kepada Presiden. Dalam RUU Intelijen memang dibahas mengenai ada lembaga yang berfungsi sebagai koordinator intelijen, tapi secara teknis opsi ini adalah pilihan terbuka.
"Di RUU (Intelijen) kami mengatur melalui lembaga koordinasi intelijen negara. Tapi itu bukan nomenklaturnya, itu tak membentuk badan sendiri. Terserah kepada Presiden fungsi diserahkan kepada siapa," kata Ketua Komisi Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq.
Mahfudz sendiri menilai, walau ini adalah pilihan terbuka, tapi akan lebih efektif jika BIN yang menjalankan koordinasi intelejen. "Kalau bicara efisiensi dan efektivitas, BIN kan institusi yang sudah ada, dan dulu pernah menjalankan fungsi koordinasi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sedangkan anggota Komisi I Teguh Juwarno mengatakan dalam pertemuan itu, BIN tetap meminta kendali intelijen dipegang BIN. "Komisi I tidak secara spesifik memberikan kewenangan koordinatif kepada BIN. Tapi BIN menginginkan agar itu secara spesifik diatur, embedded di RUU," ujar Teguh yang juga Sekretaris Fraksi PAN itu.
Teguh menilai jika BIN menjadi koordinator intelijen, tak berarti akan menafikan fungsi intelijen lain, seperti TNI, Polri, dan Kementerian. "Justru nanti fungsi intelijen akan semakin komprehensif," ucap Teguh. "Kalau tidak, akhirnya masing-masing lembaga intelijen akan memberi input yang tidak menyambung," ujar mantan jurnalis itu.(np)
AS Ngaku Sudah Tahu Israel Akan Serang Iran, Tapi Tidak Setuju
Israel telah mengatakan kepada Amerika Serikat (AS) sebelum melancarkan serangan balasan ke Iran. Namun AS disebut tak setuju.
