- VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, mendukung pengusulan Hak Angket Mafia Pajak di Dewan Perwakilan Rakyat.
Akbar beralasan, dengan Hak Angket masalah pajak bisa dilihat dan diteropong dari perspektif yang lebih menyeluruh dan lebih komprehensif.
"Karena itulah disetujui adanya Pansus. Jadi dengan demikian tidak hanya dari segi teknis perpajakan saja," kata Akbar di kantor Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Senin 31 Januari 2011.
Selain itu, kata dia, dengan Hak Angket anggota Dewan memiliki kesempatan untuk melakukan penyelidikan dan mengundang instansi yang terkait. "Itu hanya mungkin dilakukan di Pansus dan Hak Angket."
Lebih dari itu Akbar menilai, Pansus akan bekerja lebih baik karena melibatkan komisi-komisi yang lain di DPR. Mengenai penarikan dukungan dari Partai Demokrat dan PKB untuk Hak Angket Pajak, politisi senior Golkar itu mengatakan, "Menarik diri dari Hak Angket itu bisa saja, itu kan sesuai dengan aspirasi politik partai tersebut."
Efektif atau tidak mekanisme usulan Hak Angket Pajak, kata Akbar, tergantung semangat DPR untuk membuktikan kepada publik. Hasilnya, "Biar bagaimana nanti publik yang menilai," katanya.
Usul Hak Angket Pajak sudah diajukan pada pekan lalu namun tiba-tiba tujuh politikus Demokrat menarik diri sehingga usulan pun kandas. Kini sejumlah inisiator yang bertahan mencoba menyusun dukungan kembali. Menurut salah satu inisiator, Bambang Soesatyo, saat ini sudah terkumpul 30 tanda tangan. Rabu depan, kata Bambang, usulan Hak Angket Pajak kembali dimasukkan ke pimpinan DPR.
Mengejutkan Isi Garasi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang Resmi Jadi Tersangka KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor atau Gus Muhdlor resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Menarik lihat isi garasi dari Ahmad Muhdlor yang hartanya Rp4,7 miliar.
