- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews – Wakil Presiden Boediono meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kejaksaan Agung, dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk segera menuntaskan kasus mafia pajak yang menyeret Gayus Tambunan.
"Diharapkan dalam waktu satu bulan ini ada progress yang lebih konkrit (kasus Gayus)," kata Wakil Jaksa Agung, Dharmono, usai melakukan pertemuan di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 3 Februari 2011.
Dalam pertemuan tertutup itu, lanjut Dharmono, Boediono memberikan arahan agar secepatnya menuntaskan kasus sesuai apa yang telah diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Inpres 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum Penyimpangan Pajak.
Dharmono mengungkapkan kasus Gayus telah menjadi prioritas Kejaksaan Agung dan semua instansi terkait.
Ditanya apakah akan segera ada tersangka baru dalam kasus ini, Dharmono belum bersedia menjelaskan. Dia hanya memastikan semua instansi yang menangani kasus Gayus bekerja serius untuk tak membiarkan kasus ini berlarut-larut.
Sementara itu, pada pertemuan yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB tadi, Kejaksaan Agung maupun instasi lainnya, memberikan laporan perkembangan penanganan kasus mafia pajak kepada Boediono.(np)
Ini Penyebab Aset PLN Nusantara Power Melesat Jadi Rp 350 Triliun
PT PLN Nusantara Power mencatatkan kenaikan aset setelah proses transformasi dan rebranding dari PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) menjadi subholding PT PLN (Persero).
