- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat menjadi satu-satunya fraksi yang secara bulat menolak mendukung usulan Angket Mafia Perpajakan. Padahal sebelumnya, tujuh politisi Demokrat menjadi inisiator usulan ini.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjelaskan, sikap tak mendukung Angket Perpajakan ini bukanlah berarti fraksinya tidak menginginkan mafia pajak dibongkar. Justru, kata Anas, Demokrat menyerahkan sepenuhnya soal mafia perpajakan ini kepada penegak hukum.
"Menurut saya, membongkar mafia pajak bukan melalui angket, tapi lewat penegak hukum," kata Anas di Jakarta, Senin, 7 Februari 2011.
Angket, di mata Anas, adalah mekanisme politik. "Kan sudah terbukti, hak-hak angket di DPR yang menonjol hanya tarian politik," ujarnya, menyindir.
Sikap Demokrat, kata Anas, adalah memilih pendekatan hukum. "KPK kan sudah mulai masuk untuk mafia hukum dan mafia pajak. Kalau kita benar-benar mendukung pengungkapan mafia pajak, dukung KPK. DPR dukung KPK, Demokrat dukung KPK," ujarnya.
Karena itulah Demokrat lalu memerintahkan tujuh politisinya untuk menarik dukungan terhadap usulan Angket Pajak. "Itu jelas bukan agenda fraksi, bukan keputusan partai. Karena itu, saya sebagai Ketua Umum Demokrat menstop itu," ujarnya.
Hari ini, DPR menggelar rapat Badan Musyawarah guna membahas usulan Angket Perpajakan. Jika tak ada aral-melintang, rapat paripurna DPR besok akan membahas dan memutuskan untuk menolak atau mengesahkannya. (kd)
Momen Presiden Joko Widodo jadi Saksi Nikah Anak Wamenaker Afriansyah Noor
Presiden Joko Widodo bersama Yanda Zaihifni Ishak menghadiri acara pernikahan putri dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.
