Kekerasan Berbau Agama, DPR Akan Tanya BIN

Cuplikan video penyerangan jemaah Ahmadiyah
Sumber :
  • dok. Ahmadiyah

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi I DPR, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengakui pentingnya peran intelijen dalam mengantisipasi konflik horizontal yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk insiden kekerasan yang menewaskan tiga jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, dan pembakaran gereja di Temanggung.

"Kita membutuhkan kemampuan intelijen yang memadai untuk mengantisipasi konflik-konflik tersebut, karena esensi intelijen adalah untuk mengumpulkan data dan informasi," kata Agus. Namun di sisi lain, lanjutnya, harus dipahami intelijen Indonesia memiliki keterbatasan kewenangan.

"Mereka belum mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan operasional. Karakter intelijen kita belum sampai ke sana," jelas politisi Golkar itu, Selasa 8 Februari 2011. Oleh karena itu, Agus menekankan pentingnya kerjasama yang baik antara intelijen di lapangan dengan aparat-aparat lain seperti polisi dan dinas keagamaan di daerah.

Data yang berhasil dikumpulkan oleh intelijen, ujar Agus, harus disalurkan kepada pihak-pihak yang benar seperti polisi sebagai aparat penegak hukum. "Distribusi data ini yang rentan. Harus dipastikan tujuannya tepat dan sasarannya tercapai," ujarnya. Dengan kata lain, kata Agus, intelijen lebih berperan di ranah preventif.

"Intelijen mengantisipasi, tapi polisi harus tegas di penegakan hukum," katanya.

Komisi I yang menanggani bidang Polkam itu berencana membahas persoalan ini dalam rapat kerja dengan Badan Intelijen Negara. Peran intelijen yang sedang dibahas dalam RUU Intelijen juga akan secara khusus disoroti oleh Komisi I.

Secara terpisah, anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari menyesalkan Polri yang mampu mengendus informasi tanpa bisa mencegah meledaknya kekerasan. "Di mana efektivitas intelijen kepolisian? Saya mendapat info, polisi mampu mengendus kerusuhan Temanggung seminggu sebelumnya. Tapi kok tidak menindaklanjuti penegakan hukumnya, tidak melakukan pencegahan," ujarnya kesal.

Menurut politikus PDIP itu, polisi harus menjadikan kasus Cikeusik dan Temanggung sebagai pelajaran mahal. "Saya akan menuntut Polri melakukan audit kebijakan," ujarnya. Komisi III sebagai mitra kerja polisi, ujarnya, tidak akan berpangku tangan melihat kegagalan beruntun kepolisian dalam mencegah kekerasan berbau SARA di tengah masyarakat.

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemerintah Beri THR Lebaran bagi Warga Terdampak Bencana
Ilustrasi Mobil Patroli Polisi

Viral Jambret Bawa Kabur Mobil Patroli Polisi di Jaksel, Begini Kronologinya

Seorang jambret membawa kabur mobil patroli polisi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis, 28 Maret 2024 dini hari. Aksi jambret ini viral di media sosial.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024