- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sebagian dari 151 daftar perusahaan yang diserahkan kepada aparat kepolisian tidak pernah memperoleh jasa dari terpidana kasus mafia pajak Gayus Haposan Tambunan.
"Sebagian perusahaan tidak pernah mendapatkan jasa dari Gayus, sebagian," kata Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany di Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 10 Februari 2011.
Menurut Fuad, prosedur penyerahan daftar 151 wajib pajak yang umumnya berbentuk badan usaha tersebut sudah sesuai prosedur. Pasalnya, Menteri Keuangan sudah mengeluarkan surat yang mengizinkan penyerahan dokumen wajib pajak demi kepentingan negara.
Kemenkeu mengimbau, 151 wajib pajak yang datanya diserahkan tidak perlu cemas bahwa data akan dibuka ke publik jika tidak ada kaitannya dengan kasus Gayus.
"Kalau perusahaan itu sedang di pengadilan dan Gayus hanya hadir di pengadilan mewakili Dirjen Pajak berarti sebenarnya dia tidak menangani apa-apa dengan perusahaan itu," kata Fuad.
Jika terbukti tidak ada kaitan dengan kasus Gayus, Ditjen Pajak menjamin tidak akan mengutak-atik data dari wajib pajak tersebut.
Kendati demikian, Fuad mengatakan seluruh proses investigas akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ditjen Pajak menjamin tidak akan melakukan intervensi terhadap proses pengungkapan kasus mafia pajak tersebut.
Pada bagian lain, Ditjen Pajak juga berencana mengikutsertakan Badan Pengawasan Keuangan dalam upaya menilai sistem yang selama ini berjalan di direktoratnya. "Tidak hanya kasus Gayus, kami akan melihat semuanya lebih jauh," ujar dia. (umi)
Hari Buku Sedunia, Starbucks Indonesia Serahkan 8.769 Buku untuk Anak-anak
Ribuan buku tersebut merupakan donasi dari para pelanggan Starbucks Indonesia.
