- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - PT Shell Indonesia menyiapkan investasi sebesar US$90-100 juta (hingga Rp900 miliar) untuk membangun pabrik pelumas di Indonesia. Pabrik berkapasitas 100 ribu ton ini akan dibangun pertengahan 2011 dan diperkirakan mulai beroperasi pada 2013.
Presiden Direktur Shell Indonesia, Darwin Silalahi menjelaskan pabrik
ini nantinya digunakan untuk memenuhi pasar domestik dan regional di Asia.
"Ada dua hal rencana investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan domestik dan memposisikan pabrik pelumas kompetitif secara regional," kata Darwin saat ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat, 11 Februari 2011.
Saat ini, Shell mempunyai 30 pabrik di dunia untuk memenuhi penjualannya di 100 negara. Jika Shell ingin membangun pabrik, perusahaan harus dapat memenuhi pasar regional seperti ekspor ke China, India, dan Vietnam.
Kedatangannya ke Kemenperin untuk meminta insentif berinvestasi di Indonesia. Saat ditanya berapa volume penjualan Shell di Indonesia, Darwin enggan menjelaskan.
Namun, menurut dia, dibandingkan merek pelumas asing lainnya, penjualan Shell di Indonesia masih nomor satu.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat, menjelaskan nantinya pabrik pelumas tersebut akan dibangun di sekitar Jawa bagian barat seperti wilayah Tanjung Priok atau Cilegon.
"Saya tawarkan di Marunda dan Cilegon, karena kedua-duanya ada fasilitas pelabuhan," kata Hidayat.
Sementara itu, Direktur Industri Hulu Kemenperin, Toni Tanduk, menjelaskan saat ini Kemenperin sedang mengkaji insentif fiskal untuk Shell seperti keringanan pajak dan keringanan bea masuk impor bahan baku. Menurut dia, Shell juga berencana untuk menambah kapasitas pabriknya hingga 150-200 ribu ton.
"Keringanan pajak seperti diatur PP 62 tahun 2008 kami upayakan
pelumas diikutsertakan. Keringanan pajak bisa mencapai 30 persen," kata dia. (art)
Ajukan Diri jadi Amicus Curiae, Megawati Soekarnoputri: Semoga Ketuk Palu MK Bukan Palu Godam
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sekjen Hasto membacakannya
