- www.dpr.go.id
VIVAnews - Fraksi PPP menolak usulan Hak Angket Mafia Perpajakan. Wakil Ketua MPR asal PPP Lukman Hakim Saifudin menegaskan bahwa penolakan itu diputuskan dalam rapat internal partai itu yang digelar tadi malam.
"Dalam Fraksi awalnya banyak yang beda pandangan. Pro dan kontra sangat tajam. Tapi, untuk kali ini, penggunaan angket ini dinilai kental politisnya," kata Lukman sebelum Rapat Paripurna Hak Angket Mafia Perpajakan di Gedung DPR, Selasa 22 Februari 2011. Karena unsur politiknya kuat, "Akhirnya PPP tidak ikut mendukung angket."
Soal Ahmad Yani, salah seorang anggota DPR dari PPP yang menjadi salah satu inisiator hak angket, Lukman menegaskan, "Kalau sudah suara fraksi, semuanya harus mengikuti."
Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy menambahkan bahwa rapat internal PPP yang memutuskan tidak mendukung angket pajak itu dihadiri Ketua Umum Suryadharma Ali. PPP punya alasan khusus mengapa menolak. "Sebab Golkar lebih memanfaatkan angket ini untuk membersihkan nama baiknya."
Padahal, kata dia, angket itu bukan alat untuk membersihkan nama baik. "Hak angket kali ini angket setengah hati karena semua fraksi sudah capek dengan hiruk pikuk selama ini." (umi)
Nurul Ghufron Bakal Disidang Etik Dewas KPK pada 2 Mei Terkait Mutasi Pegawai Kementan
ewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 2 Mei 202 mendatang.
