- PLN Jawa-Bali
VIVAnews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengikuti langkah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) untuk membayar tarif listrik industri tanpa penerapan batas kenaikan maksimal (capping) melalui skema cicilan.
Wakil Sekretaris Umum Apindo, Franky Sibarani, mengatakan, Apindo telah bertemu manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Senin malam, 21 Februari 2011. Dalam pertemuan tersebut, Apindo menyetujui skema cicilan tagihan listrik tanpa capping bagi pengusaha yang diperkirakan mengalami kesulitan membayar tagihan listrik.
"Untuk anggota (Apindo) yang kenaikan tarif listrik sangat tinggi atau ekstrim, dimungkinkan membayar sisa tagihan 2011 pada periode Januari-Desember 2012," kata Franky Sibarani saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 22 Februari 2011.
Menurut Franky, pengusaha tidak mungkin terus berada dalam situasi yang tidak pasti. Sebab, hasil rapat dengar pendapat antara PLN dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu telah ditafsirkan berbeda.
Para anggota DPR menyatakan capping masih berlaku, sedangkan PLN menafsirkan capping telah dicabut. Dua persepsi itu yang membuat bingung pengusaha. "Hasil pertemuan DPR dan menteri ESDM tidak tegas menyatakan bahwa capping dicabut, sehingga bisa memiliki penafsiran berbeda," katanya.
Franky menambahkan, PLN dan Apindo sebagai mitra sepakat untuk tidak berlama-lama berbeda pendapat tentang capping tersebut. PLN dan Apindo memutuskan untuk mencari jalan tengah yakni menerapkan pembayaran tagihan listrik tanpa capping.
Selanjutnya, bagi industri yang diperkirakan kesulitan membayar tagihan listrik bila capping dicabut, pembayaran akan dilakukan dengan cara mengangsur.
Namun, menurut dia, Apindo memberikan catatan bahwa jika DPR menetapkan capping masih berlaku, asosiasi pengusaha itu akan meminta PLN untuk memperhitungkan kembali tagihan listrik yang telah dibayarkan.
Jenderal Kopassus di Balik Operasi Rebut Homeyo, Refly Harun Bungkam Irma Nasdem
Tangan dingin jenderal Kopassus yang memimpin operasi perbutan distrik Homeyo dari OPM menuai sorotan. Refly Harun sebut anggota DPR harusnya oposisi ke pemerintah
